detikNews
Rabu 14 Agustus 2019, 11:01 WIB

Sidang Dakwaan Bowo Sidik

Bowo Sidik Juga Didakwa Terima Suap Rp 300 Juta terkait Angkutan BBM

Faiq Hidayat - detikNews
Bowo Sidik Juga Didakwa Terima Suap Rp 300 Juta terkait Angkutan BBM Tersangka kasus suap Bowo Sidik Pangarso mengenakan rompi tahanan KPK warna oranye (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Selain penerimaan suap terkait PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK), anggota DPR Bowo Sidik Pangarso juga didakwa menerima suap berkaitan dengan kepentingan perusahaan lain yaitu PT Ardila Insan Sejahtera (AIS). Jaksa menyebut Bowo menerima Rp 300 juta dari Lamidi Jimat sebagai Direktur Utama PT AIS.

"Penerimaan uang dari Lamidi Jimat karena telah membantu menagihkan pembayaran utang ke PT Djakarta Lloyd dan agar PT Ardila Insan Sejahtera mendapatkan pekerjaan penyediaan BBM atau Bahan Bakar Minyak jenis MFO atau Marine Fuel Oil) kapal-kapal PT Djakarta Lloyd (Persero)," ucap jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2019).

Jaksa menyebut PT AIS memiliki piutang Rp 2 miliar dari PT Djakarta Lloyd berupa pekerjaan jasa angkutan dan pengadaan BBM. Lamidi pun disebut jaksa meminta bantuan Bowo untuk membantu menagihkan pembayaran utang itu.




Atas bantuannya Bowo menerima Rp 50 juta dari Lamidi melalui sopirnya. Selain itu PT AIS rupanya ingin kembali mendapatkan pekerjaan penyediaan BBM untuk kapal-kapal PT Djakarta Lloyd. Jaksa menyebut Bowo kembali beraksi membantu PT AIS dan mendapat Rp 50 juta lagi.

Dalam perjalanannya Bowo kembali menerima uang dengan rincian Rp 20 juta dan Rp 80 juta melalui transfer rekening bank. Selain itu Bowo juga menerima Rp 100 juta secara langsung dari Lamidi di parkiran kompleks DPR Senayan Jakarta.

Atas perbuatan itu, Bowo didakwa bersalah melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctis Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.
(dhn/dhn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed