detikNews
Selasa 13 Agustus 2019, 19:43 WIB

Cerita Bima Arya Sisipkan Nilai Toleransi dalam Kebijakan di Bogor

Eva Safitri - detikNews
Cerita Bima Arya Sisipkan Nilai Toleransi dalam Kebijakan di Bogor Foto: Bima Arya (Eva Safitri/detikcom)
Jakarta - Wali kota Bogor, Bima Arya, mengatakan kebijakan toleransi merupakan kultur yang melekat bagi bangsa Indonesia. Tapi, dia tak memungkiri ada gejala intoleran di setiap wilayah termasuk Kota Bogor.

"Toleransi ini PR untuk kita semua, kultur bangsa ini adalah kultur yang toleran tapi bahwa ada gejala intoleran dan radikalisme itu harus kita akui di setiap wilayah di setiap kota termasuk kota Bogor," ujar Bima di sela diskusi "Kebijakan Toleran dan Anti Diskriminatif di Indonesia", Hotel Ashley, Jl Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2019).



Bima mengatakan saat ini dirinya telah menyisipkan nilai toleransi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal itu menurutnya guna menciptakan kebijakan yang bersifat toleransi sehingga dapat diikuti oleh setiap dinas terkait.

"Oleh karena itu, yang harus dikuatkan adalah di tingkat elite di tingkat bawah harus diterjemahkan ke dalam bentuk kebijakan dicantumkan secara tegas di rencana pembangunan, dokumen-dokumen pembangunan seperti RPJMD kalau di Bogor dan terus dikomunikasikan ke semua kalangan dan cicilan persoalan juga harus diselesaikan," ucapnya.

Lebih lanjut, Bima juga menguatkan nilai toleransi dalam setiap kegiatan hari besar keagamaan di Kota Bogor. Ia mengatakan hal ini merupakan langkah konkret mewujudkan nilai toleransi dalam masyarakat.

"Setiap saat harus ada pesan-pesan tentang penguatan toleransi di setiap event, selalu ada. Di bulan Agustus pesannya adalah toleransi, di Idul Adha pesannya adalah toleransi, di setiap peristiwa keagamaan masuk toleransi, ini harus selalu didengungkan," katanya.

"Kita kan juga selalu pesan kebangsaan komunikasi nasionalisme itu di mana-mana masuk, nah sekarang pesan toleransi harus diperkuat, karena ini ancaman yang nyata loh, karena bisa masuk karena faktor politik, bisa mengangkat karena faktor ekonomi, jadi harus selalu masuk pesan ini ke semua sendi kehidupan," lanjut Bima.



Sebelumnya Setara Institute melakukan kajian tentang dampak produk hukum daerah yang berpotensi diskriminatif dan intoleran terhadap akses pelayanan publik. Penelitian itu dilakukan pada September 2018-Februari 2019.

Hasilnya Setara Institute mencatat ada 91 perda di Provinsi Jawa Barat dan 24 perda di Daerah Istimewa Yogyakarta. Setara Institute lalu mendorong Presiden Joko Widodo untuk membentuk Badan Pusat Legislasi Nasional guna melakukan pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah.




Tonton Video Bima Arya akan Wajibkan Pendidikan Antikorupsi di Tingkat SD-SMP:

[Gambas:Video 20detik]


(eva/imk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com