detikNews
Jumat 09 Agustus 2019, 11:35 WIB

LKBH RI Gugat Dirut PLN-Menteri BUMN Ganti Rugi Listrik Padam Rp 40 T

Rola - detikNews
LKBH RI Gugat Dirut PLN-Menteri BUMN Ganti Rugi Listrik Padam Rp 40 T LKBH RI layangkan gugatan ke PN Jaksel (Foto: Rolando/detikcom)
Jakarta - Sejumlah advokat yang mengatasnamakan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Rakyat Indonesia (LKBH RI) menggugat PLN dan Menteri BUMN RI ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Gugatan mereka menuntut ganti rugi atas listrik padam yang terjadi di sebagian Pulau Jawa pada 4-5 Agustus 2019.

"Hari ini kita ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menggugat atau mendaftarkan gugatan class action gugatan ini kita daftarkan terhadap Dirut PLN, Menteri BUMN sebagai tergugat dua dan turut tergugatnya Menteri ESDM. Karena yang kita lihat pernyataan atau statement dari Dirut PLN sendiri menyatakan bahwa PLN hanya memberikan kompensasi bukan memberikan ganti rugi," ujar salah seorang advokat, Mulkan Let-let, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Jumat (9/8/2019).

"Itu kan pertanggung jawaban hukumnya menurut kita itu tidak sesuai dimana dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan Pasal 29 sudah menjelaskan bahwa harus ada pertanggungjawaban ganti rugi. Begitupun pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan penjelasan bahwa harus ada pertanggungjawaban dalam bentuk ganti rugi atau kompensasi," sambungnya.



Mulkan menuntut ganti rugi kepada Dirut PLN dan Menteri BUMN total senilai Rp 40 triliun. Dia pun meminta masyarakat yang merasa dirugikan mengajukan permohonan ke PN Jakarta Selatan.

"Mendaftarkan gugatan class action lalu menuntut PLN Rp 20 triliun dan Menteri BUMN Rp 20 triliun, jadi ditotal Rp 40 triliun, lalu untuk Rp 40 triliun itu nanti kita titipkan di pengadilan, bagi masyarakat yang merasa dirugikan secara perdata baik materil maupun non materil nanti bisa mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengambil ganti rugi padamnya listrik akibat dampak dari matinya listrik," kata Mulkan.

Mulkan mengaku mengajukan gugatan ini mewakili masyarakat yang terdampak listrik padam. Mulkan mengatakan telah mendapat kuasa dari sejumlah masyarakat untuk mendaftarkan gugatan ini.

"Kami mewakili masyarakat yang terdampak dari padamnya listrik itu, jadi masyarakat Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI, dan Provinsi Banten jadi gugatan class action ini hanya beberapa orang yang memberikan kuasa kepada kami dan kami mendaftarkan, itu dari beberapa orang tadi kami mewakili masyarakat yang terkena dampak dari padamnya listrik itu," ungkapnya.



Mulkan mengatakan salah satu kerugian yang terdampak dari listrik padam adalah kebakaran yang nimpa warga. Gugatan ini didaftarkan di PN Jakarta Selatan dengan Nomor perkara 653/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL.

"Buktinya nanti tinggal masyarakat mengajukan, misalnya kebakaran, kebakaran itu seperti apa dibuktikan yang rumahnya kebakar gitu, nanti disampaikan diajukan dalam bentuk permohonan," pungkas Mulkan.
(mae/mae)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com