detikNews
Selasa 06 Agustus 2019, 15:38 WIB

Muhammadiyah Dorong Jokowi Bentuk TGPF Independen Kasus Novel Baswedan

Eva Safitri - detikNews
Muhammadiyah Dorong Jokowi Bentuk TGPF Independen Kasus Novel Baswedan Konpers PP Muhammadiyah (Foto: Eva/detikcom)
Jakarta - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengusulkan Presiden Joko Widodo membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) independen untuk mengusut kasus teror air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. Berbeda dengan tim bentukan Kapolri, tim independen yang diusulkan harus melibatkan masyarakat sipil.

"Kita sesungguhnya mendorong presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tertinggi untuk mengambil inisiatif dan mengambil keberanian dengan membentuk semacam TGPF independen yang melibatkan disamping kepolisian, aparat penegak hukum, tapi juga melibatkan masyarakat sipil," ujar Wakil ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Maneger Nasution, di Pusat Dakwah PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2019).



Maneger meminta jumlah masyarakat sipil dalam tim independen ini harus lebih banyak dibanding dengan unsur pemerintah. Penunjukan masyarakat sipil itu pun tidak ditunjuk langsung oleh Jokowi, tapi harus diusulkan dari institusinya.

"Kita menyebut catatannya tokoh masyarakat sipil yang dibentuk itu kelompok masyarakat sipil diberi kewenangan untuk menunjuk orang, bukan namanya dari istana. Misalnya, Muhammadiyah diminta ya kita siapkan nama, ICW diminta ya biarin ICW yang menentukan, LBH ya LBH yang menentukan, KontraS, Imparsial, dan lainnya. Oleh karena itu, kalau kita berandai andai, kalau 10 misalnya masyarakat sipilnya ya 6 lah, harus didominasi oleh publik," ucapnya.



Maneger menyebut pihaknya tetap mengapresiasi kinerja TPF sebelumnya. Namun dia mempertanyakan kenapa pelakunya belum terungkap. Lantas, ia menyebut adanya faktor non teknis yang menjadi penghalang.

Faktor non teknis itulah yang dinilainya menjadi janggal karena tidak dipublikasikan. Sehingga, Maneger menyebut perlu adanya campur tangan masyarakat sipil untuk membangun kepercayaan.

"Sampai hari ini belum bisa diungkap. Pertanyaannya kemudian kenapa tidak bisa diungkap maka kita yakini sebenarnya ada faktor non teknis yang kita yakini menjadi penghalang utama. Kepolisan kita sangat canggih. kasus apa yang tidak bisa diungkap, terorisme bom Bali bisa diungkap, Thamrin, Sibolga bisa diuangkap ,dan kampung melayu bisa diungkap, bukan hanya itu, jejaringnya pun bisa diungkap," katanya.

"Kenapa mesti (adanya masyarakat sipil). itu untuk membangun kepercayaan, salah satu yang kita tekankan membangun kepercayaan, karena itu bagaimana publik secara awal kemudian dilibatkan," lanjut Maneger.

Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Sulardi mengatakan yang terpenting menurutnya pemerintah harus menuntaskan kasus Novel Baswedan. Masyarakat akan meragukan pemerintah dalam mengatasi persoalan hukum jika kasus Novel tidak tuntas.

"Yang penting kita mengembalikan kepercayaan terhadap institusi kepolisian dan presiden kalau ini tidak diungkap maka hilanglah kepercayaan. Hilangnya kepercayaan itu adalah harga yang tidak bisa dinilai. Oleh sebab itu, karena peduli kepada masa depan bangsa ini kepercayaan masyarakat harus kita bangun dan persoalan hukum harus diselesaikan," tuturnya.



Tonton video Beranggotakan 120 Orang, Tim Teknis Kasus Novel Baswedan Mulai Bekerja:

[Gambas:Video 20detik]


(eva/knv)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed