detikNews
Kamis 01 Agustus 2019, 18:19 WIB

Sidang Pansus Angket, Gubernur Sulsel Tepis Isu Keluarga 'Main' Proyek

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Sidang Pansus Angket, Gubernur Sulsel Tepis Isu Keluarga Main Proyek Gubernur Nurdin Abdullah di sidang Pansus Angket DPRD Sulsel. (Muhammad Taufiqqurrahman/detikcom)
Makassar - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah akhirnya memenuhi panggilan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Sulsel. Nurdin dihadirkan sebagai terperiksa.

Nurdin tiba di gedung DPRD Sulsel, Kamis (1/8/2019), sekitar pukul 15.30 Wita. Sidang dimulai tepat pukul 16.00 Wita dan Nurdin, yang mengenakan batik cokelat, duduk di kursi terperiksa.




Sebelum memasuki sesi tanya-jawab, Nurdin disumpah terlebih dahulu. Selanjutnya, Nurdin mengklarifikasi mengenai isu yang menyebut keluarganya memiliki proyek di Pemprov Sulsel.

"Saya ingin klarifikasi soal KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Saya ingin menyampaikan kepada ketua, 10 tahun saya menjabat sebagai bupati, saya kerja profesional," kata Nurdin saat memberikan klarifikasi soal isu keterlibatan keluarga dan kerabatnya dalam beberapa proyek di Sulsel.

Dia mengaku telah menginstruksikan jajarannya agar tak meladeni jika keluarganya yang meminta proyek di Sulsel.

"Saya menyampaikan, saya minta kepada seluruh ASN, mohon untuk tidak melayani keluarga saya. Saya tegaskan di lapangan," ucap Nurdin.

"Demi Allah lillahi ta'ala, saya kumpul keluarga di rumah saya, saya berikan dia pilihan, saya berhenti jadi gubernur atau Anda lanjut proyek, atau hentikan proyek," imbuhya.




Nurdin justru mempersoalkan isu yang menyebutnya KKN. Dia mengaku hanya berfokus mengabdikan diri kepada bangsa dan negara.

"Kalau saya dianggap KKN. Dari mana KKN-nya? Saya betul-betul memanfaatkan sisa hidup saya untuk mengabdi demi bangsa dan bukan memperkaya diri sendiri," tegasnya.

Sebelumnya, dalam perjalanan hak angket memang terungkap dugaan makelar proyek di Pemprov Sulsel yang menyeret sejumlah orang sekeliling Nurdin. Tak hanya itu, Nurdin disebut ahli tata negara Margarito Kamis juga telah melanggar Undang-Undang soal SK 193 ASN dan pembentukan TGUPP.

Terkait dugaan makelar proyek, Pansus telah memeriksa Hajra, yang merupakan anggota timses Nurdin pada Pilgub Sulsel lalu. Hajra juga sempat dikonfrontasi oleh eks Kepala Biro Pembangunan Pemprov Sulsel Jumras dalam persidangan.




Dalam persidangan, Jumras mengakui pernah bertemu dengan Hajra beberapa kali. Keduanya membahas proyek di Sulsel.

Saat bertemu Jumras, Hajra ditemani dua orang yang bernama Mega dan Nahar. Belakangan diketahui bahwa Mega dan Nahar merupakan adik dan menantu Nurdin.

"Sangat kenal. Beberapa kali menemui saya, tempatnya berpindah-pindah. Jadi pernah di depan kantor SPBU. Ada beberapa temannya, termasuk Bu Mega dan Nahar," terang Jumras.

"(Pertemuannya) urusan proyek, ada beberapa draf dia bawa," imbuhnya.
(fiq/zak)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com