detikNews
Kamis 01 Agustus 2019, 15:21 WIB

MA Tepis Pembangunan PN Semarang Pakai Duit Suap Bupati Jepara

Yulida Medistiara - detikNews
MA Tepis Pembangunan PN Semarang Pakai Duit Suap Bupati Jepara Kepala Biro Humas dan Hukum Mahkamah Agung, Abdullah, (Foto: Lisye Sri Rahayu/detikcom)
Jakarta - Sejumlah fasilitas di kantor Pengadilan Negeri (PN) Semarang disebut dibangun dari uang suap Bupati Jepara, Ahmad Marzuqi. Mahkamah Agung (MA) menepis isu tersebut dan menegaskan biaya pembangunan sudah dianggarkan dari tahun sebelumnya.

"Nggak. Itu sudah ada anggarannya sudah ada DIPA-nya dan setahun sebelumnya sudah diajukan. Hal-hal seperti ini hanya alasan saja," kata Kepala Biro Hukum dan Humas Abdullah, di Hotel Holiday Inn, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019).


Sebelumnya dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, terdakwa kasus suap, hakim nonaktif Pengadilan Negeri Semarang, Lasito, mengakui uang suap dari Achmad Marzuqi juga digunakan untuk pembangunan fasilitas PN Semarang. Pembangunan fasilitas dalam rangka meningkatkan akreditasi dari B menjadi A.

Terkait hal itu, Abdullah mengatakan akreditasi tidak ada kaitannya dengan pembangunan fisik. Sebab akreditasi merupakan penilaian bagaimana melakukan pelayanan.

"Akreditasi itu yang dinilai pelayanannya bukan fisiknya. Jadi akreditasi yang dinilai adalah pelayanannya pengadilan kepada masyarakat. SOP itu hanya tulisan saja, tidak ada bangunan fisik. Jadi pedoman-pedoman penyelesaian perkara itu pun berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung," ujarnya.

PN SemarangPN Semarang (Foto: Angling Adhitya Purbaya/detikcom)


Abdullah menyebut tiap tahun MA memberikan pembinaan dengan meminta agar tidak ada lagi praktik-praktik korupsi. Selain itu, penggunaan anggaran juga diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) setiap tahunnya.

"Setiap tahun diaudit oleh BPK dan setiap saat diaudit oleh Badan pengawasan dan setiap saat juga diaudit dan diawasi oleh hakim tinggi pengawas daerah. Jadi ini sudah bertingkat-tingkat," ujarnya.

Sebelumnya, dalam sidang pemeriksaan saksi sekaligus terdakwa di Pengadilan Tipikor Semarang, Lasito mengatakan uang yang digunakan untuk peningkatan akreditasi sekitar Rp 150 juta. Selain itu digunakan juga untuk biaya akomodasi ketua PN Semarang saat itu, Purwono Edi Santosa untuk menerima penghargaan.


Diketahui, Bupati Jepara, Marzuqi dalam sidangnya membeberkan alasan dia menyuap Lasito. Ia memang ingin menggugurkan status tersangkanya lewat praperadilan dalam perkara penyalahgunaan dana bantuan politik (banpol) untuk PPP Kabupaten Jepara 2011 dan 2012 sebesar Rp 75 juta.

"Proses Praperadilan saya lakukan karena status tersangka saya ini tidak jelas. Suratnya (penetapan tersangka) juga tidak ada. Padahal waktu itu menjelang Pilkada, saya harus mencari kejelasan untuk bisa mendaftar calon kepala daerah," kata Marzuqi.

Marzuqi menyerahkan uang tersebut melalui penasihat hukumnya di rumah Lasito di Solo. Uang suapnya yaitu Rp 500 juta dan uang dalam bentuk dolar AS yang nilainya USD 16 ribu yang dikemas dalam kotak bandeng presto.


Hakim PN Semarang Ditahan KPK!:

[Gambas:Video 20detik]




(yld/jbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com