Menhan: TNI Tak Boleh Sedikit Pun Miliki Ambisi Kekuasaan

Menhan: TNI Tak Boleh Sedikit Pun Miliki Ambisi Kekuasaan

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Senin, 29 Jul 2019 11:58 WIB
Menhan Ryamizard (Foto: Lisye/detikcom)
Menhan Ryamizard (Foto: Lisye/detikcom)
Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengatakan TNI adalah pengayom bangsa. Menurutnya politik TNI adalah politik negara, sehingga TNI tidak boleh memiliki ambisi kekuasaan.

"Dari sejak terbentuknya TNI adalah tentara rakyat, berarti kita adalah pengayom bangsa dan TNI harus berdiri di atas semua golongan apapun juga. Artinya politik TNI adalah politik negara dan TNI tidak boleh sedikit pun memiliki ambisi kekuasaan," ujar Ryamizard pada acara Silaturahmi Purnawirawan TNI, di Kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2019).

"Saya tegaskan di sini bahwa politik TNI adalah politik negara dan kita harus selalu bersatu 'bersatu kita teguh bercerai kita runtuh," lanjutnya.

Ryamizard menegaskan TNI adalah organisasi pejuang bukan organisasi bayaran. TNI disebut Ryamizard terikat dengan sumpah setia pada ideologi negara.

"TNI adalah sebagai organisasi panggilan negara, artinya TNI adalah organisasi pejuang. Kita bukan organisasi bayaran dan kita bukan organisasi yang dibentuk karena kepentingan tertentu, tetapi kita adalah organisasi yang terikat sumpah untuk menjaga ideologi negara Pancasila sesuai marga kedua sapta marga," kata dia.

Lebih lanjut, dia mengatakan purnawirawan TNI memang memiliki hak politik. Namun dia mengingatkan agar selalu berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945.

"Memang purnawirawan adalah hak politiknya, tetapi tidak kemana-mana, tetap berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945," lanjutnya.

Sementara itu, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Agum Gumelar, TNI harus menjaga bangsa dari ancaman ideologi yang menyimpang. Ancaman itu, kata Agum, berbentuk paham komunisme dan paham radikal agama.

"Tugas kita jauh lebih besar mengawal bangsa ini dari ancaman gerakan yang ingin mengganti NKRI dan Pancasila yang sekarang ini kita kenal ancaman dari ekstrim dan radikal itu ada dua. Pertama dari paham komunis, kedua adalah paham radikal agama yang ingin mendirikan negara khilafah," tuturnya.

Agum GumelarAgum Gumelar Foto: Lisye/detikcom


Agum mengajak TNI untuk mengantisipasi ancaman tersebut. Menurutnya perlu kebersamaan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan segala persoalan bangsa.

"Ini ancaman ke depan yang kita antisipai. Nah ini perlu kebersamaan kita dengan jiwa semangat sapta marga dan sumpah prajurit," lanjutnya.

"Soliditas, soliditas kita dalam bentuk TNI dan Polri," tambahnya.

Acara bertajuk 'Dengan Jiwa Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, Keluarga Besar TNI Selalu Menjaga Soliditas Guna Mengawal Keutuhan NKRI' dihadiri oleh Ketum DPP Legiun Veteran RI Letjen TNI (Purn) Rais Abin, Jenderal TNI (Purn) Widjojo S, Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso, Serta Perwakilan Pati TNI dan pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan. (lir/knv)