Banding 5 Komisioner KPU Palembang Ditolak, Sidang DKPP Menunggu

Banding 5 Komisioner KPU Palembang Ditolak, Sidang DKPP Menunggu

Raja Adil Siregar - detikNews
Jumat, 26 Jul 2019 15:50 WIB
Foto: Sidang tuntutan 5 komisioner KPU Palembang (Raja-detikcom)
Foto: Sidang tuntutan 5 komisioner KPU Palembang (Raja-detikcom)
Palembang - Majelis hakim di Pengadilan Tinggi (PT) Palembang menolak banding lima komisioner KPU Palembang. Selanjutnya lima komisioner KPU itu bakal menjalani sidang Dewan Kehormatan Peyelenggara Pemilu (DKPP).

"Kita belum terima salinan putusan dari PT (Pengadilan Tinggi). Apa isi putusan belum tahu. Tapi pasti, setelah diterima diteruskan ke KPU RI," ucap Komisioner KPU Sumsel, Hepriadi saat dikonfirmasi detikcom, Jumat (26/7/2019).

Setelah bandingnya di PT kandas, lima komisioner disebut bakal menghadapi sidang DKPP. Namun belum diketahui kapan sidang digelar.

"Iya pasti (Sidang DKPP). Tetapi belum tahu kapan karena kemarin komisioner tidak bisa datang kan," katanya.



Hepriadi menyebut lima komisioner KPU yang terjerat Pidana Pemilu karena telah menghilangkan hak pilih pada Pemilu 17 April lalu belum setahun bekerja. Mereka dilantik pada 7 Januari lalu.

"7 Januari lalu teman-teman dilantik. Ya artinya belum genap satu tahun mereka bekerja. Intinya kami sudah sampaikan ke sekretariat KPU Palembang kalau ini (putusan) telah diterima untuk langsung disampaikan," katanya.

"Kalau untuk itu (pergantian komisioner) tunggu keputusan dari KPU RI, kami dari atasan hanya meneruskan saja," katanya.



Diketahui, sidang putusan banding yang diajukan kuasa hukum 5 komisioner itu dibacakan ketua majelis hakim, Bahtiar, di PT Palembang pagi tadi. Dalam putusannya, hakim dengan suara bulat menguatkan putusan di PN Palembang.

Tidak hanya menguatkan putusan di PN Palembang, hakim juga meminta untuk amar putusan yang di awalnya bersama-sama diperbaiki dan menjadi turut serta.

Putusan ini pun sekaligus menjadi hasil akhir upaya hukum yang diajukan kelima komisioner tersebut. Sehingga mereka tetap harus menjalani putusan di PN Palembang 6 bulan penjara dengan 1 tahun masa percobaan. (ras/idn)