detikNews
Kamis 25 Juli 2019, 16:23 WIB

Menaker Ingin BPJS TK Tingkatkan Perlindungan bagi Korban PHK

Nurcholis Maarif - detikNews
Menaker Ingin BPJS TK Tingkatkan Perlindungan bagi Korban PHK Foto: Dok Kemnaker
Bekasi - Pemerintah mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk terus berinovasi meningkatkan kualitas dan kuantitas program bagi pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pekerja yang di-PHK harus mendapatkan akses peningkatan keterampilan agar dapat mencari pekerjaan baru atau alih profesi.

"Hari ini saya merasa bersenang hati karena akhirnya BPJS Ketenagakerjaan bisa membuat program untuk korban PHK agar bisa dilatih kembali, mendapat skill baru, yang pada akhirnya dapat alih profesi, dapat pekerjaan baru," kata Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri dalam keterangannya, Kamis (25/7/2019).

Menurut Hanif, perkembangan teknologi dan informasi di era digital akan berperan terhadap perubahan model bisnis dan industri. Hal tersebut turut berpengaruh terhadap perubahan jenis pekerjaan. Hanif berharap program ini dapat membantu pekerja, khususnya yang menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, untuk memiliki kesempatan long life employability.

"Ketika pekerjaan berubah, maka skill-nya juga berubah. Makanya, long life learning penting, agar masyarakat memiliki long life employability," ucap Hanif.


Hanif menegaskan pemerintah terus mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk berinovasi mengembangkan kualitas dan kuantitas program. Hanif juga mengatakan telah mewacanakan dua program sebagai pelengkap program vokasi BPJS Ketenagakerjaan, yaitu program jaminan kehilangan pekerjaan dan program pelatihan dan sertifikasi.

"Waktu saat dicover (2 program) itu, orang yang kehilangan pekerjaan bisa melakukan dua hal. Pertama, memperbaiki skill-nya. Kedua, mencari pekerjaan baru. Dengan demikian orang tidak takut perubahan," ujar Hanif.

Senada dengan Hanif, Direktur Umum BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto mengatakan BPJS Ketenagakerjaan memiliki amanah untuk memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja Indonesia. Menurutnya, program vokasi ini merupakan upaya menghadapi lanskap baru ketenagakerjaan dimana perubahan model bisnis dan industri berpengaruh terhadap perubahan jenis pekerjaan berikut keterampilan yang dibutuhkan.


"Kita minta support seluruh stakeholder agar (program vokasi) ini bisa bermanfaat untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan yang ter-PHK," ujar Agus.

Lanjut Agus, tahap awal program ini hanya akan diimplementasikan di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Adapun target hingga akhir 2019, program vokasi ditargetkan dapat menjangkau 20 ribu pekerja. Selanjutnya, pihaknya akan mengevaluasi dan mengimplementasikan program ini ke seluruh wilayah di Indonesia.
(idr/idr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed