Pascaterbit Aturan Pernikahan Penghayat, PR untuk Pemda Menanti

Pascaterbit Aturan Pernikahan Penghayat, PR untuk Pemda Menanti

Rivki, Andi Saputra - detikNews
Rabu, 24 Jul 2019 13:57 WIB
Upacara adat Bonokeling di Banyumas, Jawa Tengah. (arbi/detikcom)
Upacara adat Bonokeling di Banyumas, Jawa Tengah. (arbi/detikcom)
Jakarta - Dengan diundangkannya PP No 40 Tahun 2019, penghayat kepercayaan menjadi terjamin dalam melangsungkan perkawinan. Hal ini bertujuan memberikan jaminan hak konstitusional warga negara dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tersebut.

Pengaturan dalam PP No 40/2019, khususnya Pasal 39, menentukan perkawinan dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan yang terdaftar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Pasca Terbit Aturan Pernikahan Penghayat, PR untuk Pemda MenantiJimmu Usfunan (dok. detikcom)

"Akan tetapi masih menimbulkan masalah ke depan, tidak dapat dilangsungkannya perkawinan terhadap sepasang warga negara penghayat kepercayaan karena secara teknis organisasi dan pemuka penghayat kepercayaan tidak terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," ujar pakar hukum tata negara Dr Jimmy Usfunan kepada detikcom, Rabu (24/7/2019).

Berdasarkan data yang ada di Kemendikbud, persebaran Organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME Tingkat Pusat pada tiap kabupaten/kota seluruh Indonesia per Juli 2018 sebanyak 188 organisasi. Jumlah ini bertambah 1 organisasi dari 2017.

"Hal ini menunjukkan fakta kemungkinan adanya organisasi penghayat kepercayaan yang eksis namun belum terdaftar. Di samping itu, pada saat persidangan MK nomor perkara 97/PUU-XIV/2016 lalu terungkap Laporan Depag tahun 1953 ada 360 organisasi Kebatinan/Kepercayaan," papar pengajar Universitas Udayana, Bali, itu.

Dengan demikian, sudah semestinya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memfasilitasi pendaftaran organisasi dan pemuka penghayat kepercayaan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal itu sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) huruf g UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Begitu juga berdasarkan Peraturan Bersama Mendagri dan Mendikbudpar Nomor: 43 Tahun 2009/ Nomor: 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pasal 5 dan Pasal 6 menentukan bahwa Gubernur menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) organisasi penghayat kepercayaan di tingkat Provinsi dan Bupati/Walikota menerbitkan SKT utk kabupaten/kota. Hal ini sebagai bentuk perlindungan dan penghormatan negara terhadap HAM warga negara dalam membentuk keluarga," pungkas Jimmy. (asp/)