detikNews
Rabu 24 Juli 2019, 13:36 WIB

Bu Dokter Gagal Jadi PNS karena Disabilitas, Bagaimana Aturannya?

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews
Bu Dokter Gagal Jadi PNS karena Disabilitas, Bagaimana Aturannya? Foto: drg Romi Sofpa Ismael (kiri)
Jakarta - Polemik soal drg Romi Syofpa Ismael yang gagal jadi PNS karena disabilitas, masih berlangsung. drg Romi gagal jadi PNS meskipun memperoleh peringkat 1 saat tes CPNS. Lantas, bagaimana sebetulnya aturan rekrutmen terkait formasi CPNS untuk penyandang disabilitas?

Dalam catatan detikcom, Rabu (24/7/2019), rekrutmen CPNS 2018 untuk penyadang disabilitas diatur dalam Permen PAN RB No 36 Tahun 2018 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Seleksi CPNS 2018. Dalam poin F sebutkan instansi wajib mengalokasikan penetapan kebutuhan formasi untuk penyandang disabilitas.

Porsi jabatan disabilitas untuk instansi pusat minimal dua persen dari total formasi, disesuaikan dengan kebutuhan. Sedangkan untuk instansi daerah minimal satu persen.

Sedangkan pelamar penyandang disabilitas, setidaknya harus memenuhi dua syarat berikut ini:

1. Calon pelamar dari penyandang disabilitas wajib melampirkan surat keterangan dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya;
2. Calon pelamar dari penyandang disabilitas berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar.

Selain itu, panitia penyelenggara dalam hal ini harus melakukan pendampingan saat pelaksanaan seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Bidang. Panitia penyelenggara juga wajib melakukan verifikasi persyaratan pendaftaran dengan mengundang calon pelamar untuk memastikan formasi dengan tingkat disabilitas yang disandang.

Lantas, bagaimanakah definisi soal penyadang disabilitas?

Merujuk kepada UU No 8 Tahun 2016 Pasal 1, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.


Sementara dalam Pasal 4 ayat 1, penyandang disabilitas meliputi empat ragam jenis: disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental dan disabilitas sensorik. Namun, yang bisa menentukan seseorang menyandang disabilitas ialah tenaga medis. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 4 ayat 2:

Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lalu apa saja hak Penyandang Disabilitas? Dalam Pasal 5 disebutkan hak-hak Penyandang Disabilitas, yaitu:

a. hidup;
b. bebas dari stigma;
c. privasi;
d. keadilan dan perlindungan hukum;
e. pendidikan;

f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
g. kesehatan;
h. politik;
i. keagamaan;
j. keolahragaan;

k. kebudayaan dan pariwisata;
l. kesejahteraan sosial;
m. Aksesibilitas;
n. Pelayanan Publik;
o. Pelindungan dari bencana;
p. habilitasi dan rehabilitasi;

q. Konsesi;
r. pendataan;
s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Dalam Pasal 11, disebutkan secara tegas hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi:

1. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi;
2. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
3. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan;
4. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
5. mendapatkan program kembali bekerja;
6. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
7. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya;
8. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Versi Pemda Solok Selatan menilai penganuliran tes CPNS drg Romi sudah melewati beberapa tahapan. Menurut Pemda Solok Selatan, drg Romi tidak memenuhi syarat formasi.

"Pembatalan itu tidak serta merta, melainkan sudah melewati tahapan sesuai mekanisme yang berlaku. Intinya, beliau (drg Romi) tidak memenuhi kriteria persyaratan pada formasi umum," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Solok Selatan, Yulian Efi.

Kasus ini masih bergulir. drg Romi dibantu LBH Padang akan membawa kasus ini ke PTUN Padang.
(rdp/asp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com