detikNews
Rabu 24 Juli 2019, 11:46 WIB

Sejak 2015, KLHK Beri 740 Sanksi ke Korporasi Pelanggar

Akfa Nasrulhak - detikNews
Sejak 2015, KLHK Beri 740 Sanksi ke Korporasi Pelanggar Foto: Akfa Nasrulhak/detikcom
Jakarta - Sejak dibentuknya Direktorat Penegakkan Hukum (Gakkum) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2015, pemerintah telah menangani 25 gugatan perdata dan 10 di antaranya telah mendapatkan putusan inkracht dengan nilai Rp 18,3 triliun. Total sanksi yang telah diberikan sejak berdirinya Gakkum kepada pelanggar sebanyak 740 sanksi.

"Sejak tahun 2015, hingga saat ini sudah ada 740 sanksi administratif kita berikan pada korporasi. kemudian juga sekitar 663 kasus LHK yang sudah tahapan P21, yang sudah dilimpahkan ke pengadilan melalui teman-teman kejaksaan," ujar Dirjen Penegakkan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani, di sela-sela kegiatan Gakkum Festival di Jakarta, Selasa (23/7/2019).

Di samping itu, lanjut Rasio, pemerintah juga mencatat sebanyak 3.332 penanganan pengaduan, 4.000 pengawasan dan 1.060 operasi pengamanan kawasan hutan untuk pengamanan satwa yang dilindungi, perambahan dan pembalakan liar.

"pencapaian-pencapaian ini, tidak terlepas dari adanya hakim-hakim bersertifikat lingkungan, serta dukungan dari berbagai macam pihak," ujarnya.


Rasio menjelaskan, Indonesia memiliki sumber daya alam yang kaya baik hutan tropis maupun lautan yang mesti dijaga kelestariannya. Mengingat luas hutan yang dimiliki 125,9 juta hektare dan hutan tropisnya terluas ketiga di dunia.

"Jadi harus kita jaga bersama-sama. Keberadaan hutan tropis ini tidak hanya jadi tumpuan hidup bagi masyarakat kita, tapi juga bagi dunia lainnya," ujarnya.

Rasio melanjutkan, untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup, berbagai macam langkah telah dilakukan KLHK. Dinamakan dengan langkah-langkah korektif, hal yang dilakukan adalah penguatan tata kelola yang baik dan kolaboratif. Kedua, penerapan kebijakan publik yang berdasarkan pendekatan landscape approach. Ketiga, penguatan akses publik untuk keadilan sosial, dan penegakkan hukum yang efektif.

"Terkait penegakkan hukum, langkah ini menjadi salah satu hal yang penting. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa penegakkan hukum adalah elemen krusial untuk mewujudkan good governance. Mengapa? Karena tidak ada tata kelola yang baik tanpa penegakkan hukum yang berkualitas. Penegakkan hukum merupakan bentuk kehadiran negara serta menerapkan prinsip-prinsip tertentu, di mana pihak yang mencemari udara harus bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan," ujarnya.

Adapun strategi yang telah dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan, terutama bagi pelaku kejahatan korporasi adalah dengan penerapan instrumen hukum, melalui hukum administratif baik perdata maupun pidana sebagaimana telah disebutkan. Selain itu, KLHK juga sedang mengembangkan pendekatan multidoor, di mana penegakan hukum yang dilakukan bersama-sama dengan instansi lainnya.


"Hal ini kita lakukan untuk menimbulkan efek jera, karena kita menyadari bahwa kejahatan kehutanan tidak berdiri dengan sendirinya. Karena terkait dengan kejahatan lainnya, seperti kegiatan Minerba, perkebunan juga pengendalian tata ruang," ujarnya.

Rasio mengingatkan, meski berbagai langkah telah dilakukan, namun tetap perlu waspada akan banyaknya pelaku kejahatan kehutanan. Mereka melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan keuntungan namun berdampak pada kerusakan hutan.

"Pelaku kejahatan LHK mulai dari perorangan hingga korporasi kadangkala didukung oleh oknum aparat. Modus yang digunakan terus berkembang, mulai dari menebang pohon secara tradisional sampai penggunaan teknologi dan juga memanipulasi dokumen yang ada," ujarnya.

"Kejahatan ini makin kompleks dan memerlukan energi SDM dan strategi untuk menanggulangi kejahatan ini," tambahnya.
(prf/ega)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com