detikNews
Rabu 24 Juli 2019, 11:30 WIB

TII Evaluasi Stranas PK, Minta Pemda Terbuka Susun Kebijakan

Matius Alfons - detikNews
TII Evaluasi Stranas PK, Minta Pemda Terbuka Susun Kebijakan Seminar 'Peluncuran Hasil Monitoring dan Evaluasi Stranas PK di Daerah'. (Foto: Matius Alfons/detikcom)
Jakarta - Transparency International Indonesia (TII) melakukan evaluasi terhadap kinerja Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK). Hasil evaluasi itu merekomendasikan agar Pemda lebih terbuka menyusun kebijakan.

Stranas PK bersama CSO telah bekerja melakukan monitoring dan evaluasi (monev) selama 8 bulan di 4 daerah terpilih yaitu Makasar, Malang, Semarang, dan Pekanbaru. Manager Riset TII, Wawan Suyatmiko menuturkan monev tersebut dilakukan terhadap 3 klaster, masing-masing klaster memiliki 2 dimensi.

"Ketiga klaster di antaranya risiko korupsi dengan dimensi potensi korupsi dan dampak korupsi, partisipasi masyarakat sipil dengan dimensi pendukung akses korupsi dan kapasitas masyarakat sipil, serta klaster dampak antikorupsi dengan dimensi program antikorupsi dan capaian program antikorupsi," kata Wawan di auditorium ACLC gedung KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (24/7/2019).



Wawan menyampaikan hal tersebut dalam seminar 'Peluncuran Hasil Monitoring dan Evaluasi Stranas PK di Daerah'. Wawan memaparkan hasil monev itu menunjukkan adanya risiko tindak korupsi tinggi di 4 kota. Temuan ini, sebutnya berbanding terbalik dengan dampak antikorupsi.

"Risiko korupsi yang dihasilkan dari potensi korupsi sebesar 3,82, dampaknya korupsi sebesar 3,93. Ini terbalik dengan dampak antikorupsi, di mana program antikorupsi sebesar 2,20 cenderung rendah, namun capaiannya (program antikorupsi) cenderung tinggi sebesar 3,04 tapi program cenderung rendah," paparnya.

Temuan lainnya, menurut Wawan ada di klaster partisipasi masyarakat sipil yang cenderung rendah. Akses masyarakat sipil dalam stranas PK sangat rendah sebesar 1,47 dan kapasitas masyarakat sipil cenderung rendah sebesar 2,41.

"Akses masyarakat sipil belum dilibatkan dalam beberapa hal terkait akses pencegahannya dan kapasitasnya. Artinya bisa jadi karena kapasitas masyarakat dianggap pemerintah dalam kondisi rendah sehingga akses cenderung rendah, (masyarakat) dilibatkan hanya dititik misalnya mereka hanya datang pas absen doang atau tidak ada lagi partisipasi publik," jelas Wawan.



Kemudian Wawan mengungkapkan beberapa rekomendasi yaitu Stranas PK harus melakukan sosialisasi ke masyarakat dan Pemda terhadap keberadaan Stranas PK. Selain itu menurutnya, Pemda harus mulai terbuka pada penyusunan kebijakan.

"KPK dan Timnas juga perlu untuk mendorong entitas pemerintah daerah terbuka pada setiap proses penyusunan kebijakan yang melibatkan masyarakat sipil secara transparan, akuntbael, dan partisipatif," ucapnya.

Kemudian Wawan juga merekomendasikan agar pemerintah mulai mengajak seluruh elemen masyarakat sipil dalam mendukung program pencegahan korupsi. "Sehingga dampak kebijakan antikorupsi bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat," tutupnya.
(maa/idn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com