detikNews
Rabu 24 Juli 2019, 09:34 WIB

NasDem Duga Rumor soal Parpol Cari Duit dari APBD DKI Jadi Bahan Kampanye PSI

Arief Ikhsanudin - detikNews
NasDem Duga Rumor soal Parpol Cari Duit dari APBD DKI Jadi Bahan Kampanye PSI Ketua Fraksi NasDem DKI Jakarta Bestari Barus (Marlinda/detikcom)
Jakarta - Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum DPW PSI DKI Rian Ernest soal rumor ABPD DKI dijadikan 'lahan' cari duit oleh parpol nasional. NasDem menilai PSI sengaja melontarkan rumor-rumor seperti itu untuk meningkatkan elektabilitas.

"PSI kan partai yang tidak lolos ke Senayan (DPR RI). Mungkin saja orang-orang seperti Bung Rian ini ditugasi untuk terus ber-statement miring-miring sebagai bahan kampanye PSI agar di waktu yang akan datang bisa sedikit meningkat perolehan suara partainya," ucap Ketua Fraksi NasDem Bestari Barus saat dimintai konfirmasi, Rabu (24/7/2019).


Bestari menganggap cara berkampanye PSI itu wajar. Menurutnya, isu korupsi masih menjadi 'primadona' di masyarakat.

"Maka mungkin menjadi pentinglah bagi PSI untuk mengemas rumor-rumor dan gosip-gosip untuk digoreng ke masyarakat. Seperti memberi gula-gula, ha-ha-ha..." kata Bestari.

Bestari menilai pernyataan soal APBD DKI dijadikan 'lahan' cari duit sama seperti penyataan Rian tentang politik uang di pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Menurutnya, hal itu tak didasari oleh fakta.

"Masih sama lah ini dengan yang kemarin. Mencari panggung untuk meningkatkan elektabilitas belaka dan mendikte KPK untuk lakukan ini dan itu," kata Bestari.


Sebelumnya diberitakan, Rian menyebut ada rumor tentang APBD DKI menjadi 'lahan' cari duit dari parpol di tingkat nasional. Namun dia mengakui bahwa hal tersebut masih sebatas dugaan.

"Kita ada 8 orang DPRD DKI, ini pun kita pepet terus, kita kawal terus. Karena emang rumor-rumornya, rumor-rumornya, partai politik nasional ini nyari duitnya dari APBD DKI. Ini dugaan, aduh entar gua dilaporin lagi," ujarnya.

Alasannya, kata Rian, APBN lebih sulit karena diawasi secara ketat. Namun APBD DKI dengan jumlah sekitar Rp 70 triliun tidak seketat pengawasan APBN.

"Di DKI itu, dengan anggaran Rp 70 triliun tiap tahun, media juga nggak segitunya nyorot, potensi nyolongnya gede banget dan kita tahulah DPRD DKI seperti apa gitu. Jadi saya sebenarnya berharap teman-teman KPK, yuk sebenarnya nggak usah jauh-jauh OTT ke daerah, bagus sih untuk pemerataan pemberantasan korupsi. Nggak usah jauh-jauh, ke Kebon Sirih aja cari. Kulik-kulik dapat kok, ini kata salah seorang penyidik, tapi bukan di sini, ini penyidik dari Trunojoyo bilang 'Yaelah DKI tinggal merem comot juga dapat' ini dulu tapi, beberapa tahun lalu, sekarang saya yakin lebih baik lah," pungkasnya.
(aik/zak)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com