detikNews
Rabu 24 Juli 2019, 06:35 WIB

Round-Up

Rian Ernest PSI Kembali Lempar Isu Miring soal DKI

Tim detikcom - detikNews
Rian Ernest PSI Kembali Lempar Isu Miring soal DKI Rian Ernest (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta - Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest kembali mengembuskan isu miring. Setelah melempar isu politik uang pemilihan Wagub DKI, Rian kini berbicara rumor soal APBD DKI dijadikan 'lahan' oleh partai politik tingkat nasional untuk mencari duit.

Pernyataan itu disampaikan saat Rian menjadi pembicara dalam diskusi 'Upaya Mempertahankan Independensi KPK' di gedung penunjang KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2019). Rian awalnya bicara panjang lebar mengenai pentingnya independensi dalam pemberantasan korupsi.

"Soal independensi KPK, menurut saya, nggak bisa ditawar-tawar lagi sebenarnya. Meskipun kita harus saling mengingatkan bahwa maju-tidaknya sebuah lembaga antikorupsi itu kan tergantung pada political will sebenarnya. Secara normatif, kita harus independen semua di sini, tapi kita harus sadar kita harus dapat political will yang kuat," ujar Rian.


Dia kemudian bercerita tentang pengalamannya bersama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atau BTP. Salah satu pelajaran yang didapat dari Ahok adalah transparansi.

"Dengan BTP, saya belajar langsung lawan kesumatnya korupsi, yaitu transparansi, sehingga memang yang dilakukan Pak BTP saat itu buka semuanya, buka, saya juga beberapa kali kirim dokumen ke teman-teman Dumas (Pengaduan Masyarakat), buka semua," jelasnya.

Rian mengatakan PSI saat ini berjuang mengawal transparansi di DKI lewat 8 anggota yang terpilih. Barulah Rian menyinggung soal rumor tentang APBD DKI menjadi 'lahan' cari duit dari parpol di tingkat nasional.

"Kita ada 8 orang DPRD DKI, ini pun kita pepet terus, kita kawal terus. Karena emang rumor-rumornya, rumor-rumornya, partai politik nasional ini nyari duitnya dari APBD DKI. Ini dugaan, aduh... entar gua dilaporin lagi," ujarnya.

Alasannya, menurut Rian, APBN lebih sulit jadi 'lahan' karena diawasi secara ketat. Namun APBD DKI dengan jumlah sekitar Rp 70 triliun tidak seketat pengawasan APBN.

"Di DKI itu, dengan anggaran Rp 70 triliun tiap tahun, media juga nggak segitunya nyorot, potensi nyolongnya gede banget dan kita tahulah DPRD DKI seperti apa gitu. Jadi saya sebenarnya berharap teman-teman KPK, yuk sebenarnya nggak usah jauh-jauh OTT ke daerah, bagus sih untuk pemerataan pemberantasan korupsi. Nggak usah jauh-jauh, ke Kebon Sirih aja cari. Kulik-kulik dapat kok, ini kata salah seorang penyidik, tapi bukan di sini, ini penyidik dari Trunojoyo bilang 'Yaelah DKI tinggal merem comot juga dapat' ini dulu tapi, beberapa tahun lalu, sekarang saya yakin lebih baiklah," pungkasnya.

Isu yang diembuskan Rian Ernest ini kemudian mendapat respons dari sejumlah politikus Kebon Sirih. Salah satunya PDIP DKI, yang menyebut Rian sedang mencari panggung.

"Kan dia punya bukti yang kuat, laporkan ke yang berwenang, KPK. Kan lebih enak. Dia cari panggung aja, Bos, makin kita tanggapi makin punya panggung," ucap Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono saat dihubungi, Selasa (23/7/2019).


Gembong tidak mau berkomentar panjang soal Rian. Kalau memang Rian serius, Gembong menyarankan untuk melapor ke KPK.

"Dia suruh buktikan aja, jangan tuduh, tapi buktikan saja. Kalau dia betul-betul punya bukti kuat, ngapain bicara ke publik, sampaikan ke KPK, kan KPK buka pengaduan, lebih konkret," kata Gembong.

Respons hampir serupa disampaikan Fraksi Gerindra DPRD DKI. Gerindra bahkan menyinggung Rian Ernest yang telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya.

"Ernest kan sudah dilaporkan oleh Fraksi Demokrat mengenai indikasi adanya permainan dalam pemilihan wakil gubernur, kan sudah dilaporkan ke Polda," ucap Ketua Fraksi Gerindra Abdul Ghoni saat dihubungi, Selasa (23/7/2019).


Rian Ernest dilaporkan Ketua Fraksi Demokrat-PAN DPRD DKI Taufiqurrahman ke Polda Metro Jaya pada Kamis (18/7). Rian dilaporkan dengan tuduhan pencemaran nama baik karena menyebut ada politik uang dalam pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Kembali ke Ghoni. Ghoni menyebut polisi bisa menyelidiki tuduhan-tuduhan yang dilontarkan Rian Ernest. Rian harus ditanya bukti kenapa dia berbicara soal rumor tersebut.

"Aparat hukum juga bisa panggil beliau. Kalau ngoceh seperti itu, buktinya mana," ucap Ghoni.


Sementara itu, Fraksi Golkar DPRD DKI memaklumi Rian Ernest berbicara demikian karena masih relatif baru dalam dunia politik. Golkar meminta Rian belajar yang rajin.

"Saya tidak mau menanggapi, namanya juga anak baru kan, belum mengerti, suruh belajar dulu yang rajin. Suruh belajar dulu sama Ashraf Ali yang rajin," ucap Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Ashraf Ali saat dihubungi, Selasa (23/7).

Ashraf menyebut DPRD adalah lembaga negara yang perlu dihormati. Setiap tuduhan, menurut Ashraf, harus disertai dengan bukti yang kuat.

"Ini kan lembaga negara yang harus dihormati, jangan terus dibuat praduga-praduga. Nggak ada fakta, nggak ada bukti, tuduhan," ucap Ashraf.



Tonton video Rian Ernest PSI Bicara Rumor Parpol Cari Duit dari APBD DKI:

[Gambas:Video 20detik]


(knv/zak)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com