detikNews
Selasa 23 Juli 2019, 15:48 WIB

Di KPK, Rian Ernest PSI Bicara Rumor Parpol Cari Duit dari APBD DKI

Haris Fadhil - detikNews
Di KPK, Rian Ernest PSI Bicara Rumor Parpol Cari Duit dari APBD DKI Politikus PSI Rian Ernest (kiri) dan akademisi Rocky Gerung (kanan) dalam diskusi di KPK.
Jakarta - Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest bicara soal rumor partai politik tingkat nasional menjadikan APBD DKI Jakarta sebagai 'lahan' mencari duit. Sebab, katanya, APBD DKI berjumlah besar.

Rian menyampaikan itu saat menjadi pembicara bersama akademisi Rocky Gerung dalam diskusi 'Upaya Mempertahankan Independensi KPK' di gedung penunjang KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2019).

Dalam diskusi itu, Rocky Gerung lebih dulu bicara soal permasalahan terkait korupsi saat ini. Dia awalnya bicara soal indeks demokrasi yang disebutnya menurun dan korupsi yang masih terjadi.

"Kita baru keluar dari Orde Baru, belum masuk ke demokrasi karena masih ada korupsi dan pelanggaran HAM. Jadi jelas bahwa bagian-bagian buruk Orde Baru masih carry over, terbawa masuk dalam sistem demokrasi. Jadi kita jangan anggap ini sudah sepenuhnya demokrasi. Masih ada dua pekerjaan rumah utama, hak asasi manusia dan korupsi," ujar Rocky.


Dia kemudian menyebut masalah itu muncul lagi belakangan ini. Salah satu yang dia soroti adalah lepasnya terdakwa kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Syafruddin Arsyad Temenggung lewat putusan Mahkamah Agung (MA).

"Mengapa Mahkamah Agung membuat semacam saya nggak mau bilang kedunguan, tapi kecerobohan atau bahkan kekurangajaran itu meloloskan seseorang yang di dalam proses awal ada di dalam ranah pidana," ucapnya.

Rocky juga menyoroti masalah teror terhadap penyidik KPK Novel Baswedan yang belum tuntas. Dia menyebut permasalahan ini dibuat rumit dengan pembuatan berbagai tim tapi belum juga ada pelaku yang terungkap.

"Kelihatan dari awal dibikin rumit prosedurnya. Itu soalnya kenapa publik jengkel soal itu. Bikin tim, tapi tim bikin tim, nanti timnya bikin tim lagi, kan itu kedunguan dalam upaya untuk membongkar," jelasnya.

Setelah itu, Rocky bicara tentang para calon pimpinan (capim) KPK yang berasal dari polisi aktif. Menurutnya, keberadaan para capim KPK dari polisi tersebut adalah perintah dari atasan tertinggi para polisi yang disebutnya adalah presiden.

"Secara logika, aktor intelektual dari masuknya polisi adalah presiden. Lalu orang mulai bikin tafsir, kenapa begitu? Lalu dihubungkan dengan kasus-kasus yang tidak bisa diselesaikan," ujarnya.

Dia pun menilai seharusnya para polisi terbaik tetap berada di Kepolisian untuk perbaikan internal mereka. Rocky menyebut seharusnya Pansel Capim KPK bisa membuat opini publik sehingga polisi aktif tersebut tidak mendaftar demi independensi KPK.

"Ethics reformasi pansel nggak mengerti. Pansel mesti kasih sinyal demi reformasi janganlah saudara-saudara mendaftar. Dia nggak bisa larang, tapi dia bisa bikin opini publik kan supaya KPK tetap independen," ujar Rocky.


Rian Ernest kemudian juga bicara soal pentingnya independensi dalam pemberantasan korupsi. Menurutnya, political will menjadi hal penting dalam pemberantasan korupsi.

"Soal independensi KPK, menurut saya, nggak bisa ditawar-tawar lagi sebenarnya. Meskipun kita harus saling mengingatkan bahwa maju-tidaknya sebuah lembaga antikorupsi itu kan tergantung pada political will sebenarnya. Secara normatif kita harus independen semua di sini, tapi kita harus sadar kita harus dapat political will yang kuat," ujar Rian.

Rian menyebut musuh utama korupsi adalah transparansi. Dia kemudian bercerita tentang pengalamannya bekerja bersama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atau BTP dalam menjalankan transparansi di Pemprov DKI.

"Dengan BTP saya belajar langsung lawan kesumatnya korupsi, yaitu transparansi. Sehingga memang yang dilakukan Pak BTP saat itu buka semuanya, buka, saya juga beberapa kali kirim dokumen ke teman-teman Dumas (Pengaduan Masyarakat), buka semua," jelasnya.

Dia pun menyebut PSI saat ini berjuang untuk mengawal transparansi dan mencegah korupsi di DKI lewat 8 anggota DPRD terpilih. Saat bercerita inilah Rian menyebut ada rumor tentang APBD DKI menjadi 'lahan' cari duit dari parpol di tingkat nasional.

"Kita ada 8 orang DPRD DKI, ini pun kita pepet terus, kita kawal terus. Karena emang rumor-rumornya, rumor-rumornya, partai politik nasional ini nyari duitnya dari APBD DKI. Ini dugaan, aduh... entar gua dilaporin lagi," ujarnya.

Alasannya, kata Rian, APBN lebih sulit 'jadi lahan' karena diawasi secara ketat. Namun APBD DKI dengan jumlah sekitar Rp 70 triliun tidak seketat pengawasan APBN.

"Di DKI itu dengan anggaran Rp 70 triliun tiap tahun, media juga nggak segitunya nyorot, potensi nyolongnya gede banget dan kita tahulah DPRD DKI seperti apa gitu. Jadi saya sebenarnya berharap teman-teman KPK, yuk sebenarnya nggak usah jauh-jauh OTT ke daerah, bagus sih untuk pemerataan pemberantasan korupsi. Nggak usah jauh-jauh, ke Kebon Sirih aja cari. Kulik-kulik dapat kok, ini kata salah seorang penyidik, tapi bukan di sini, ini penyidik dari Trunojoyo bilang 'Yaelah DKI tinggal merem comot juga dapat' ini dulu tapi, beberapa tahun lalu, sekarang saya yakin lebih baiklah," pungkasnya.


Rian Ernest Bicara Asal-Usul Dugaan Politik Uang di Pilwagub DKI:

[Gambas:Video 20detik]




(haf/idh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com