detikNews
Selasa 23 Juli 2019, 14:09 WIB

Polisi hingga Kemenkeu Tolak Ganti Rugi Gugatan Pengamen Cipulir

Yulida Medistiara - detikNews
Polisi hingga Kemenkeu Tolak Ganti Rugi Gugatan Pengamen Cipulir Sidang praperadilan pengamen Cipulir yang menggugat ganti rugi karena jadi korban salah tangkap, Selasa (23/7/2019) Foto: Yulida M-detikcom
Jakarta - Empat orang pengamen Cipulir korban salah tangkap meminta polisi membayarkan ganti rugi lewat sidang praperadilan. Polisi menyatakan menolak mengganti rugi.

"Termohon 1 berkesimpulan bahwa semua dalil-dalil yang dijadikan alasan para Pemohon untuk mengajukan praperadilan adalah tidak benar dan keliru," kata tim Biro Hukum Polda Metro Jaya, AKP Budi Novianto, dikutip dari berkas jawaban atas permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jaksel, Jl Ampera Raya, Selasa (23/7/2019).

Polda meminta hakim praperadilan menyatakan penyidikan yang dilakukan terhadap para pemohon sah. Hakim juga diminta menolak memberikan ganti rugi terhadap para pemohon.





"Menyatakan menolak menghukum termohon I untuk membayar ganti kerugian Material kepada para pemohon sebesar Rp 662.400.000 dan kerugian Material sebesar Rp 88.500.000," kata Budi.

Budi berpendapat seluruh dalil yang disampaikan pemohon tidak jelas dan kabur (obscuur libel). Polisi berpendapat penyelidikan dan penyidikan tas ditemukannya jenazah laki-laki di kolong jembatan kali Cipulir Jakarta Selatan dugaan sementara meninggal karena dibunuh.

Budi menyebut semua bukti yang dikumpulkan polisi dari proses penyelidikan dan penyidikan sudah dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Dengan demikian tanggungjawab secara hukum terhadap berkas perkara dan barang bukti telah beralih dari penyidik kepada penuntut umum.

Selain itu, permohonan ganti rugi pemohon yang meminta penggantian pengeluaran biaya besuk, biaya makan selama dalam penahanan, biaya kamar dalam penjara dinilai mengada-ngada dan tanpa bukti yang jelas dan yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Termohon I sampaikan bahwa selama penahanan negara telah menyediakan makanan dan minuman selama bagi para pemohon selama masa penahanan serta dilakukan baik atau kayak dari negara," ungkapnya.





Permohonan pemohon juga dianggap tidak jelas karena tidak dapat membuktikan jika selama proses hukum yang dijalani para pemohon mengalami luka berat atau cacat sehingga berdasaekan ketentuan maka jelas diatur bahwa besaran ganti rugi yang dimohonkan seharusnya didasarkan Pasa 9 ayat 1 PP 92/2015 yang paling banyak Rp 100 juta, bukan didasarkan Pasal 9 ayat 2 PP 92/2015 yaitu paling banyak Rp 300 juta.

Sementara itu, Kajati DKI dalam berkas jawabannya menyatakan menolak permohonan pemohon. Kejati DKI menganggap gugatan pemohon salah alamat dan tidak jelas.

"Menolak gugatan pemohon untuk seluruhnya," kata biro hukum Kejati DKI Hadiyanto.

Sementara itu, Menteri Keuangan dalam berkas jawaban yang diterima meminta hakim praperadilan menolak seluruh permohonan pemohon untuk membayar ganti rugi. Sebab permohonan tersebut tidak berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.

Kuasa hukum Menkeu, Tio Serepina Siahaan mengatakan pekerjaan para pemohon bertentangan dengan Peraturan Daerah Khusus Ibukot Jakarta nomor 8 tahun 2017 tentang ketertiban umum. Selain itu jumlah tuntutan ganti rugi tidak berdasar hukum serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 PP 92/2015.




"Bahwa putusan bebas dalam perkara pidana para pemohon sebelumnya tidak berarti secara serta merta para pemohon berhak untuk mengajukan ganti kerugian terlebih lagi kepada turut termohon, yang tidak memiliki keterkaitan serta tidak memiliki diajukan kewenangan untuk melakukan pembayaran ganti rugi sebagaimana yang dimintakan para pemohon," sambungnya.

Diketahui, empat pengamen Cipulir korban salah tangkap mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keempat pengamen itu minta gugatan ganti rugi dengan total Rp 750,9 juta.

Keempat pengamen korban salah tangkap itu adalah Fikri, Fatahillah, Ucok, dan Pau. Mereka menggugat Kapolda Metro Jaya, Kajati DKI Jakarta, dan Menteri Keuangan RI untuk meminta ganti rugi karena menjadi korban salah tangkap.





(yld/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com