detikNews
2019/07/23 08:12:44 WIB

Round-Up

Swasta Bisa Akses Data Warga, Tapi Tak Semuanya

Tim detikcom - detikNews
Halaman 1 dari 2
Swasta Bisa Akses Data Warga, Tapi Tak Semuanya Foto ilustrasi e-KTP yang memuat data kependudukan. (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta - Si Juwita bisa membuka akses data kependudukan untuk perusahaan swasta. Anggota Ombusman mengkritik program ini karena berpotensi melanggar perlindungan data pribadi. Ternyata tak semua data warga bisa didapat swasta.

Si Juwita adalah nama singkat dari 'Pemanfaatan Data Kependudukan Terintegrasi Secara Online untuk mewujudkan Single Identity Number', yakni program Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang telah diganjar penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Si Juwita menyabet penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2019.

Program itu memberi hak akses untuk lembaga pemerintah dan swasta supaya bisa mengakses data kependudukan, data pribadi warga yang rahasia. Perusahaan swasta bisa mendapatkan data kependudukan untuk menunjang misi bisnis mereka.



Kontroversi bermula dari cuitan anggota Ombudsman, Alvin Lie Ling Piao. Melalui cuitan di akun Twitter-nya, Alvin mempertanyakan kebijakan negara mengelola data kependudukan itu.

"Bukankah ini penyalahgunaan data pribadi WNRI yang dikelola Pemerintah? Di mana perlindungan data pribadi WNRI?" sorot Lie via akun Twitternya, Sabtu (20/7/2019).

Swasta Bisa Akses Data Warga, Tapi Tak SemuanyaAlvin Lie (Eva Safitri/detikcom)

Selain menyangsikan perlindungan data pribadi oleh pemerintah, Alvin juga menilai akhir-akhir ini makin banyak penipuan untuk dana ke rekening bank dengan identitas tak jelas. Makin hari, makin banyak pula penawaran kredit, asuransi, dan promo lainnya yang menyapa sasaran dengan nama lengkap dan data-data pribadi.



Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjamin data kependudukan warga tetap aman. Soalnya, tak semua data rahasia itu bakal disedot oleh lembaga partikelir.

"Terbatas sekali. Satu hari sampai berapapun harus dilaporkan. Nggak bisa seenaknya, untuk kepentingan apa, untuk dalam hal apa, siapa yang mengakses, atas nama siapa, untuk siapa. Semua detail," kata Tjahjo di JCC, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019).

Swasta Bisa Akses Data Warga, Tapi Tak SemuanyaFoto: Mendagri Tjahjo Kumolo (Farih-detikcom).

Jadi, data kependudukan yang diambil oleh suatu lembaga harus dirinci secara jelas dan dilaporkan ke negara sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga tersebut. Tjahjo menjanjikan kontrol ketat terhadap kebijakan itu. Nota kesepahaman (MoU) juga disusun secara cermat memuat batas-batasnya. Akses itu mayoritas diberikan ke perusahaan perbankan hingga asuransi.



Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com