ADVERTISEMENT
detikNews
Senin 22 Juli 2019, 20:56 WIB

KPK Harap Kepatuhan LHKPN-Lapor Gratifikasi Capim Jadi Pertimbangan Pansel

Haris Fadhil - detikNews
KPK Harap Kepatuhan LHKPN-Lapor Gratifikasi Capim Jadi Pertimbangan Pansel Juru bicara KPK Febri Diansyah (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK mengatakan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dari masing-masing capim baru diperlukan setelah terpilih. Namun KPK berharap LHKPN para capim menjadi salah satu alat ukur dalam proses seleksi.

"Kalau tadi ada pihak Pansel mengatakan bahwa para calon pimpinan KPK ini sudah tanda tangan dalam proses administrasi untuk melaporkan kekayaannya setelah menjadi pimpinan KPK itu benar. Namun, sebelum mereka terpilih, hal yang paling penting adalah kepatuhan pelaporan kekayaan tersebut juga dilihat sebagai alat ukur oleh Panitia Seleksi," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (22/7/2019).

Febri mengatakan LHKPN merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi, sehingga capim KPK yang merupakan penyelenggara negara harusnya patuh melaporkan sesuai dengan aturan. Karena itu, menurut Febri, kepatuhan LHKPN harusnya menjadi salah satu alat ukur yang digunakan oleh Pansel.



"Kepatuhan saat mereka baru menjabat sebagai penyelenggara negara dan kepatuhan pelaporan setiap tahunnya karena ini adalah tools pencegahan yang penting yang dilakukan KPK. Jadi bagaimana mungkin kalau calon pimpinannya tidak patuh melaporkan LHKPN sebelumnya ketika menjabat sebagai penyelenggara negara," ujarnya.

Dia mengatakan Pansel seharusnya juga melihat kepatuhan pelaporan gratifikasi dari para capim KPK. Lewat pelaporan gratifikasi, kata Febri, akan kelihatan sikap para calon terhadap pemberian yang terkait jabatannya.

"Dari laporan gratifikasi ini akan dilihat apakah para calon tersebut cukup kompromistis dengan penerimaan-penerimaan yang berhubungan dengan jabatan atau bersifat tegas menolak terhadap pemberian. Kalau ada pihak tertentu yang menjadi pejabat negara dan kompromistis dengan pemberian dari pihak lain, saya kira itu memiliki problem dari aspek integritas," jelas Febri.

Sebelumnya, Pansel mengatakan LHKPN akan diperlukan setelah lima nama capim terpilih. Saat pendaftaran, kata Pansel, para capim telah diminta menandatangani persetujuan melapor harta kekayaan jika terpilih.




"Jadi nanti, begitu terpilih lima, baru harus ada LHKPN. Bukan sekarang," ujar Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih di gedung Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Senin (22/7).

Ada 104 orang capim KPK yang lolos dari tahap uji kompetensi. Para kandidat yang lolos ini berlatar belakang Polri, unsur KPK, hingga jaksa.

Nantinya para kandidat akan melalui tahap seleksi selanjutnya. Tes psikotes dilaksanakan Minggu, 28 Juli 2019, pukul 08.00-13.00 WIB.


(haf/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed