detikNews
Senin 22 Juli 2019, 18:18 WIB

Tangani Gelembung Gas di Blok Migas ONWJ, Kemenhub: Kita Full Support

Zakia Liland Fajriani - detikNews
Tangani Gelembung Gas di Blok Migas ONWJ, Kemenhub: Kita Full Support Blok ONWJ (Foto: Dok. Pertamina)
Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan akan memberikan dukungan penuh dalam penanganan dampak pasca-kemunculan gelembung gas di sumur migas lepas Pantai YYA-1 area Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ). Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Kemenhub, Ahmad, mengatakan bantuan akan diberikan dalam bentuk sumber daya manusia ataupun sarana dan prasarana.

"Tadi Pak Dirjen sudah menyimpulkan bahwa kita full support. Kita akan mendukung sepenuhnya apa yang menjadi suatu kendala dan apa yang bisa bantu," kata Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Kemenhub, Ahmad di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019).


Bantuan akan Kemenhub berikan jika pihak Pertamina Hulu Energi (PHE) merasa membutuhkan. Dalam penanganan kasus ini, berdasarkan laporan yang diterima Kemenhub, pihak PHE telah menerjunkan 27 kapal.

"Sementara masih tertanggulangi dengan adanya banyak kapal dari punya Pertamina, ada 27 kapal. Itu meningkat sehingga terakhir 27 kapal, oil boom sudah digelar, disebar," sebut Ahmad.

Bukan hanya dari Pertamina Hulu Energi, beberapa kapal dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kepulauan Seribu juga sudah dikerahkan. Selanjutnya, jika dibutuhkan, Kemenhub juga akan menurunkan beberapa kapal lainnya dari Syahbandaran Utama Tanjung Priok.

"Sementara ini dari KSOP Kepulauan Seribu sudah men-support. Tapi kan itu terbatas. kapal-kapal patroli dari Kepulauan Seribu yang kita perbantukan. Nanti akan ada Alugara, Jambiro, Trisula Kelas I. Kita akan kerahkan sepenuhnya. Begitu juga dari Syahbandaran Utama Tanjung Priok, ada kapal patroli juga kelas III yang bisa diperbantukan," paparnya.


Dampak dari tumpahan minyak, menurut Ahmad, tidak mengganggu pelayaran yang ada di wilayah tersebut. Namun Kemenhub tetap akan mengeluarkan pengumuman terkait hal ini.

"Sementara tidak (mengganggu pelayaran). Kami akan mengeluarkan notice to marine nanti. Pemberitahuan, peringatan kepada lalu lintas keamanan pelayaran," jelasnya.

Menurut Ahmed, kebocoran minyak mentah di pesisir utara Karawang terjadi sejak tanggal 12 lalu. Peristiwa tersebut ditandai dengan munculnya gelembung-gelembung kecil.

Kemudian, pada 18 Juli 2019 Kemenhub mendapatkan informasi ini dari KSOP Kepulauan Seribu. Untuk penyebabnya, Ahmad mengatakan masih dalam proses identifikasi dan investigasi oleh tim bentukan Pertamina Hulu Energi (PHE).

"Jadi, penyebabnya ini masih diidentifikasi oleh dari Pertamina Hulu Energi. Dari PHE itu sudah membentuk enam tim. Enam tim tersebut yang mempunyai suatu tugas masing-masing," tutur Ahmad.
(zak/zak)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com