detikNews
Senin 22 Juli 2019, 15:45 WIB

Warga Desak DPRD-Bupati Manggarai Barat Ikut Tolak Penutupan Pulau Komodo

Aditya Mardiastuti - detikNews
Warga Desak DPRD-Bupati Manggarai Barat Ikut Tolak Penutupan Pulau Komodo Foto: Warga temui anggota dewan tolak penutupan Pulau Komodo (Dita-detik)
Manggarai Barat - Masyarakat Komodo mendorong dewan maupun pemerintah daerah menolak wacana penutupan Pulau Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Jika tidak, masyarakat Komodo mengancam untuk melakukan demo lagi.

"Tanggal 17 (Juli) adalah sejarah di mana masyarakat komodo melakukan demonstrasi sebesar-benarnya untuk menyampaikan aspirasi kami, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat di mana letaknya. Apakah sudah diganti lebih besar komodo daripada masyarakat, di ayat manapun di Alquran, kitab manapun di Injil tidak ada yang mengatakan itu. Saya heran dengan kajian ini, pimpinan tertinggi tidak tahu, yang lebih tahu pak kadis," kata perwakilan masyarakat Komodo, Iksan saat bicara di DPRD Manggarai Barat, NTT, Senin (22/7/2019).

Iksan mengatakan wacana penutupan Pulau Komodo merugikan masyarakat setempat. Apalagi masyarakat di Pulau Komodo sejak awal telah hidup di sana jauh sebelum adanya taman nasional.



"Sebelum hadirnya taman nasional orang Komodo sudah ada di situ. Itu atas dasar musyawarah taman nasional dengan masyarakat, kalau waktu itu saya hadir di situ maka kami tolak. Saya mengajak semua teman-teman dewan ayo sama-sama, saya rasa teman-teman dewan bisa duduk di sini atas dasar kekuatan masyarakat, benar itu adanya, saya juga mengajak teman-teman daerah, teman-teman dewan mari sama-sama lihat saat masyarakat komodo memperjuangkan kehidupan kami," tuturnya.

Iksan menyebut dulu 100 persen masyarakat di Pulau Komodo bekerja sebagai nelayan. Kini, setelah adanya taman nasional lebih dari 90 persen bekerja di sektor pariwisata.

"Seandainya masyarakat Komodo orang yang rakus untuk merusak pasti dari dulu komodo sudah habis. Justru masyarakat komodo ada karena mereka pentingnya pariwisata, masyarakat komodo sadar pelestarian untuk wisata, seandainya dulu 100% masyarakat komodo hidup di nelayan, dengan terbatasnya zonasi yang dilakukan taman nasional, sekarang 90% masyarakat ke pariwisata," urainya.

Masyarakat komodo menolak wacana penutupan Pulau Komodo. Mereka pun mengundang anggota dewan, pemerintah daerah untuk datang ke Pulau Komodo untuk melihat lebih dekat kehidupan masyarakat dengan reptil tersebut.

"Gubernur mengatakan mau ditutup dan dipindahkan dia tuhan atau apa, dia tidur di sofa, kami juga tidur di sofa, dia lahir dari rahim seorang perempuan kami juga. Tapi ingat dia lebih tinggi kewenangannya, tapi kami punya Allah yang membantu kami karena kami memiliki hak atas tanah kami, dan itu tidak bisa dipisahkan di situ. Sekali lagi kami 2 ribu menolak kebijakan gubernur yang tidak sesuai dengan fakta yang riil," tegasnya.



"Harapan kami kepada ibu wakil kalau belum tahu soal komodo ayo ngopi bareng di Pulau Komodo, ada belasan rumah homestay kami siapkan, supaya bapak-ibu lihat bagaimana kami menghargai komodo, menghargai tata krama yang ada di sana ayo kita ngopi di sana yang penting bapak bupati, ibu bupati, bapak dewan, kementerian lhk, dinas pariwisata mari kita ngopi di Pulau Komodo," sambungnya.

Warga lainnya lalu meminta agar para anggota dewan untuk menolak kebijakan tersebut. Mereka juga meminta pernyataan sikap dalam bentuk tertulis kepada anggota dewan maupun pemerintah setempat.

"Selesai di sini mari kita sama-sama bilang tolak penutupan Pulau Komodo dan secara tertulis. Harapan saya kepada semua teman-teman kita sama-sama harus mengkaji ulang jikapun tim (terpadu,red) ini turun kami akan tolak, siapapun mau itu dari kepolisian kami akan tolak kalau itu tidak wajar. Kita pro rakyat sekarang keadilan sosial bagi seluruh masyarakat," tuturnya.

Namun, permintaan penolakan tertulis itu ditolak oleh anggota dewan karena wacana tersebut belum resmi diberlakukan. Masyarakat pun menegaskan akan melakukan aksi demonstrasi lagi dengan massa yang lebih besar.

"Kami warga Indonesia, kami sama. Ini kehormatan pak, harga diri," cetus warga.

"Harapan kami pada ibu wakil bicara di media tegas menolak (wacana penutupan Pulau Komodo). Kalau tidak pada 25 kami melakukan aksi jilid kedua besar-besaran," tegas warga lainnya yang disambut sorak-sorai warga.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini dihadiri Wakil Bupati Manggarai Barat Maria Geong, Kepala Dinas Pariwisata Manggarai Barat Agustinus Rinus, dan Kepala Balai Taman Nasional Komodo Lukita Awang. Hingga saat ini belum ada kepastian apakah Januasi 2020 nanti Komodo akan ditutup atau tidak, namun rencana penutupan ini menuai pro kontra.


(ams/rvk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com