detikNews
Senin 22 Juli 2019, 13:23 WIB

Wagub Sulsel Diperiksa Pansus Angket, Sidang Digelar Tertutup

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Wagub Sulsel Diperiksa Pansus Angket, Sidang Digelar Tertutup Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman memenuhi panggilan Pansus Hak Angket Gubernur Sulsel, Senin (22/7/2019) Foto: M Taufiqurrahman/detikcom
Makassar - Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman memenuhi panggilan Pansus Hak Angket Gubernur Sulsel. Pimpinan Pansus Angket memutuskan pemeriksaan Wagub Sulsel dilaksanakan tertutup.

Andi Sudirman tiba di gedung DPRD Sulsel sekitar pukul 13.30 WITa, Senin (22/7/2019). Andi yang mengenakan baju safari warna hitam langsung duduk di kursi terperiksa.

Sementara itu, Ketua Pansus Hak Angket Kadir Halid langsung membuka sidang dan memutuskan rapat digelar tertutup.





"Rapat sidang panitia hak angket digelar tertutup," kata Kadir Halid di dalam sidang.

Atas putusan itu, beberapa pihak yang hadir dalam sidang berseru setelah diputuskan sidang digelar tertutup.

"Huuuu..huuuuuu," teriak beberapa pengunjung.

Pada sidang sebelumnya, pihak terperiksa yang mengajukan sidang digelar tertutup. Ini terjadi pada pemeriksaan eks Biro Pembangunan Sulsel, Jumras dan mantan Kepala Inspektorat Sulsel, Muhammad Lutfie Natsir.


Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman memenuhi panggilan Pansus Hak Angket Gubernur Sulsel, Senin (22/7/2019)Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman memenuhi panggilan Pansus Hak Angket Gubernur Sulsel, Senin (22/7/2019) Foto: M Taufiqurrahman/detikcom



Sementara itu, beberapa petugas Satpol PP berjaga di depan pintu pemeriksaan untuk memastikan tidak ada yang masuk ke dalam sidang. Beberapa stafsus Wagub dan TGUPP juga ikut hadir dalam pemeriksaan ini.





Hingga pukul 14.00 WITa, pemeriksaan terhadap Andi Sudirman masih berlangsung.

Hak angket ke Gubernur Sulsel ini didukung 60 anggota DPRD Sulsel. Sejumlah poin hak angket yakni kontroversi SK Wagub tentang pelantikan 193 pejabat, manajemen PNS dan dugaan KKN termasuk pelaksanaan APBD Sulsel Tahun 2019.
(fiq/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed