detikNews
Senin 22 Juli 2019, 10:03 WIB

KPK Datangi Papua Bahas Penertiban Aset Ratusan Miliar

Haris Fadhil - detikNews
KPK Datangi Papua Bahas Penertiban Aset Ratusan Miliar KPK mendatangi Provinsi Papua dan Papua Barat untuk membahas penertiban aset. (Dok. KPK)
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Provinsi Papua dan Papua Barat untuk membahas penertiban aset. Ada berbagai aset mulai dari tanah hingga hotel senilai ratusan miliar rupiah.

Kegiatan di Papua dan Papua Barat tersebut bakal dilakukan pada Senin (22/7/2019) sampai Jumat (2/8). Selain penertiban aset, KPK bakal membahas optimalisasi pendapat daerah hingga kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Sekurangnya ada 3 agenda utama yang merupakan program Korsupgah (Koordinasi Supervisi dan Pencegahan) yang akan dievaluasi kali ini, yaitu terkait program optimalisasi pendapatan daerah di pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Provinsi Papua, penertiban aset, dan beberapa hal penting lain, seperti penandatanganan nota kesepahaman (MoU), kepatuhan LHKPN, dan tindak lanjut surat kesepakatan bersama tentang pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) PNS," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (22/7/2019).


Febri mengatakan KPK juga bakal melakukan peninjauan kembali soal kesepakatan antara Pemprov Papua dan PT Freeport terkait sengketa pembayaran pajak air tanah. Selain itu, kata Febri, KPK meminta Pemprov Papua memasang tapping machine pajak di sektor perhotelan, restoran, dan tempat hiburan.


"KPK akan me-review kesepakatan antara Pemprov Papua dengan PT Freeport terkait sengketa pembayaran pajak air permukaan," ucapnya.

Dia juga menjelaskan berbagai aset senilai ratusan miliar rupiah yang bakal ditertibkan. Berikut ini daftarnya:

 Ada berbagai aset mulai dari tanah hingga hotel senilai ratusan miliar rupiah.Rapat Persiapan Implementasi Sistem Monitoring Penerimaan Pajak Daerah (Foto: Dok. KPK)


1. Tanah dan bangunan:

- Tanah belum bersertifikat sebanyak 216 persil dengan nilai sekitar Rp 578 miliar.

- Tanah dan bangunan di Jayapura, Merauke, Biak, dan lainnya setidaknya terdapat 10 unit dengan nilai sekitar Rp 111 miliar.

- Tanah dan bangunan di Jakarta sebanyak 6 unit dengan nilai buku sebesar Rp 108 miliar.

- Hotel-hotel milik Pemprov Papua sesuai serah terima PT Natour dengan nilai buku sebesar Rp 96,55 miliar.

2. Kendaraan dinas:

- Dikuasai oleh pejabat sebanyak 26 unit di luar kartu inventaris barang (KIB).

- Dikuasai anggota dewan tidak aktif sebanyak 62 unit dan 9 unit di luar KIB.

- Dikuasai anggota dewan aktif sebanyak 10 unit dan 18 unit di luar KIB.

- Dikuasai pensiunan sebanyak 402 unit dan 17 unit di luar KIB.

- Dikuasai oleh keluarga ASN yang telah meninggal sebanyak 155 unit dan 8 unit di luar KIB.

- Tidak diketahui keberadaannya sebanyak 286 unit + 45 unit di luar KIB.

- Dikuasai ASN yang telah pindah tempat tugas sebanyak 271 unit + 16 unit di luar KIB.

Kemudian Febri mengatakan KPK juga meneken MoU antara Gubernur Papua, Papua Barat, dan Kepala LIPI untuk menghasilkan kajian dan naskah akademik terkait revisi UU Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat. KPK juga menyoroti kepatuhan LHKPN di Papua.

"Untuk legislatif, hanya DPRD Provinsi Papua dan 8 DPRD Kabupaten/Kota yang tercatat melaporkan LHKPN-nya kepada KPK," ucap Febri.

Untuk eksekutif, berdasarkan data KPK, hanya Pemkab Jayawijaya dan Kota Jayapura yang tingkat kepatuhan LHKPN-nya 100 persen. Sementara sisanya masih di bawah 100 persen.

Kemudian, KPK juga menyinggung persoalan belum dipecatnya PNS yang telah terbukti melakukan korupsi. Setidaknya, ada 48 PNS dari berbagai kabupaten yang telah terbukti korupsi dan putusannya inkrah namun belum dipecat.
(haf/aan)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com