detikNews
Minggu 21 Juli 2019, 22:49 WIB

Round-Up

Ide '55-45' ala Amien Rais Ditepis

Tim detikcom - detikNews
Ide 55-45 ala Amien Rais Ditepis Foto: Amien Rais, senior PAN (Ristu Hanafi/detikcom)
Jakarta - Senior PAN Amien Rais mengemukakan ide pembagian porsi 55-45 sesuai persentase kemenangan Jokowi-Prabowo di Pilpres 2019. Pembagian porsi itu terkait rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo. Namun ide Amien Rais ditepis, bahkan oleh parpol-parpol pendukung Prabowo-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 lalu.

"Saya bilang kalau mau rekonsiliasi tentukan dulu platformnya (programnya), mau diapakan Indonesia ini? Prabowo sudah bicara di mana-mana pentingnya kedaulatan pangan, energi, tanah, air, dan lain-lain. Kalau itu disepakati, misalnya disepakati, ayo bagi 55-45, itu masuk akal. Kalau sampai disepakati berarti rezim ini balik kanan, sudah jalan akalnya," kata Amien Rais dalam sambutan acara 'Muhasabah dan Munajat untuk Negeri' di gedung Dakwah, Jl Kramat Raya, Jakpus, Sabtu (20/7) kemarin.

Sebelumnya, porsi 55-45 itu juga pernah disebut Amien Rais pada 16 Juli 2019 jelang rapat Dewan Pembina Gerindra. Namun Amien Rais menyangsikan pihak Jokowi mau bersepakat soal syarat program Indonesia yang diusung Prabowo Subianto. Bila tak disepakati, menurut Amien Rais, oposisi menjadi pilihan.



Kebanyakan parpol menepis ide Amien soal pembagian porsi 55-45 sebagai tindak lanjut rekonsiliasi, kecuali dari politikus PAN loyalis Amien. Berikut adalah reaksi parpol-parpol terhadap Ketua Dewan Kehormatan PAN itu:

1. PDIP

Menurut PDIP, syarat rekonsiliasi yang diajukan Amien bersifat transaksional. Amien Rais telah menyamakan rekonsiliasi dengan permainan judi. Berbeda dengan Amien, kubu Jokowi hendak membangun rekonsiliasi yang visioner.

"(Rekonsiliasi yang diajukan Amien Rais) dangkal dan transaksional. Sementara kami mempunyai niatan untuk membangun rekonsiliasi yang visioner dan transformasional. Pak Amien menyamakan rekonsiliasi seperti perjudian. Ini bukan perjudian, rekonsiliasi sekali lagi, harus ada komitmen moral, komitmen politik, komitmen visi," kata Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno saat dikonfirmasi, Sabtu (20/7).

2. Partai Gerindra

Partai Gerindra, partai asal Prabowo Subianto, menegaskan pihaknya tak pernah bicara soal porsi kursi menteri. Gerindra tidak membahas soal porsi kursi menteri yang harus didapatnya dari rekonsiliasi, melainkan mengajukan konsep pemerintahan Indonesia yang berkeadilan. Rekonsiliasi harus dirasakan oleh banyak orang, bukan hanya elite politik saja.



"Kami tidak pernah membahas soal posisi menteri," kata anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Habiburokhman kepada wartawan Minggu (21/7/2019).

"Kami ajukan konsep-konsep bagaimana mewujudkan Indonesia Adil Makmur sebagaimana dahulu kami sampaikan di masa kampanye. Kami ingin yang paling merasakan rekonsiliasi ini rakyat, bukan hanya elite," imbuhnya.


3. Partai Golkar

Partai Golkar menilai pernyataan Amien terkait syarat rekonsiliasi bagi-bagi porsi 55-45 merupakan hal aneh. Amien dinilai tidak memiliki rasa sadar diri.

"Tawaran Pak Amien Rais ini aneh sekali. Kami yang menang, tapi kok dia yang menentukan syarat? Itu namanya tidak mau rumongso (merasa)," ujar Ketua DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Sabtu (20/7/2019).



Meski begitu, Ace mengatakan partai koalisi presiden terpilih Jokowi-Ma'ruf Amin tetap menerima saran dari siapa pun, termasuk dari Amien. Namun ide itu perlu ditelaah dulu. "Apalagi kalau sudah membagi porsi 55-45. Darimana hitungan angka itu? Rekonsiliasi itu bukan untuk bagi-bagi kursi. Perjelas dulu visi dan misi serta platform programnya," imbuh Ace.

4. PKB

Menanggapi ide 55-45 yang dikemukakan Amien, PKB menyarankan Amien dan pendukung Prabowo yang lain tetap saja dalam posisi oposisi pemerintah. PKB mengaku sangat mendukung Amien dan pendukung Prabowo lainnya jika tetap memilih jalan oposisi.

"Sekali lagi saran saya, yang memilih Pak Prabowo saya kira akan jauh lebih baik kalau mereka beroposisi. Sekali lagi, fungsi oposisi itu adalah sesuatu tugas negara yang mulia dan akan membantu memperbaiki keadaan karena semua kebijakan terkontrol dengan baik," ujar Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding kepada wartawan, Sabtu (20/7/2019).



Karding juga mengingatkan esensi inti dari terjalinnya rekonsiliasi adalah memperbaiki Indonesia. Rekonsiliasi tidak harus ditandai dengan bagi-bagi kekuasaan. "Yang kami pahami sebagai sebuah rekonsiliasi itu adalah kebersamaan kita karena keinginan memperbaiki Indonesia, keinginan terbangunnya persatuan. Tidak harus rekonsiliasi itu dibarengi dengan bagi-bagi atau share kekuasaan politik atau power sharing," imbuhnya.

5. Partai NasDem

Partai NasDem menilai arti rekonsiliasi yang diucapkan Amien itu salah. Dikatakan petinggi NasDem, rekonsiliasi bukanlah bagi-bagi jabatan kabinet.
NasDem mengatakan pernyataan Amien terkait syarat rekonsiliasi bagi-bagi porsi program itu tidak tepat, karena pemenang Pilpres 2019 adalah Jokowi.

"Silakan bangun negara di luar (kabinet). Kabinet tergantung Pak Jokowi dan kami kan bukan tergantung sebelah kan? Kalau (partai pro-Prabowo) diterima, tentu ada syaratnya. Syaratnya yang tetapkan siapa? Pak Jokowi dan partai koalisi Pak Jokowi, harus memenuhi syaratnya," kata Sekjen NasDem Johnny G Plate menepis ide Amien Rais, dihubungi pada Sabtu (20/7/2019) malam.

6. PKS

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera tak sepakat dengan senior PAN itu soal porsi 55-45 sebagai syarat rekonsiliasi Jokowi-Prabowo. Mardani tetap ngotot ingin partainya beroposisi terhadap pemerintahan Jokowi.

"Rekonsiliasi bukan bagi-bagi kursi dan kekuasaan. Bahkan dalam rekonsiliasi, kita boleh berbeda, memilih oposisi, bersikap kritis pada kebijakan pemerintah yang memberatkan rakyat dan konstruktif pada kebijakan pemerintah yang pro-rakyat," kata Mardani kepada wartawan, Minggu (21/7/2019).



Meski begitu, Mardani menyatakan semua pendapat tetap harus dihargai, termasuk pendapat Amien Rais. Terlepas dari sikap pribadinya yang mendukung oposisi, Mardani menyatakan sikap resmi PKS belum ditentukan sampai hari ini. "PKS akan menetapkan sikap di musyawarah Majelis Syuro," kata Mardani.

7. PAN

Anggota Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo menilai apa yang disampaikan Amien merupakan terobosan yang sangat logis dan bijak. Alasannya, pertama, pernyataan Amien mengakomodasi keinginan Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan timnya untuk melakukan rekonsiliasi dengan Prabowo Subianto dan para pendukungnya.

Kedua, menurut Dradjad pernyataan Amien itu mengakomodasi aspirasi dan perjuangan para pendukung Prabowo, termasuk kelompok 212. Dradjad lalu menyinggung Amien yang merupakan salah satu penasihat Alumni 212.

Menurutnya pembagian porsi 55-45 merupakan ijtihad yang berdasarkan perhitungan suara versi KPU dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). "Artinya, nanti 55+45= 100% itu bersama-sama membantu Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf sebagai Presiden dan Wapres," kata Dradjad saat dikonfirmasi, Sabtu (20/7/2019).

8. PPP

Menurut PPP, rekonsiliasi tidak mesti diartikan sebagai bagi-bagi kursi. Menurutnya, rekonsiliasi itu kembali bersatu membangun bangsa. PPP menilai ide Amien soal pembagian porsi 55-45 itu berbeda dengan sikap sebelumnya yakni menolak rekonsiliasi.

"Lucu, katanya tak mau tergoda kekuasaan hanya gara-gara rekonsiliasi. Ternyata yang nggak mau kalau ecek-ecek kursinya, kalau pembagiannya rupanya mau. Maka kenegarawannya Pak Amien Rais ini nyaris lenyap," ujar Wasekjen Ahmad Baidowi kepada wartawan, Sabtu (20/7/2019).


(dnu/knv)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com