detikNews
Minggu 21 Juli 2019, 20:01 WIB

Anggota DPRD Minta Bupati Simalungun Cabut SK Pemberhentian 1.695 Guru

Budi Warsito - detikNews
Anggota DPRD Minta Bupati Simalungun Cabut SK Pemberhentian 1.695 Guru ilustrasi (Foto: Charolin Pebrianti)
Medan - Bupati Simalungun, Sumatera Utara (Sumut) diminta mencabut Surat Keputusan (SK) yang memberhentikan 1.695 guru. Pemberhentian itu telah memicu masalah dalam proses belajar-mengajar di daerah tersebut.

Semula Bupati Simalungun melalui SK Nomor 188.45/5929/25.3/2019 tanggal 26 Juni 2019, memberhentikan sementara 992 guru yang nonsarjana, yakni lulusan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan juga Diploma.

Belakangan ternyata diberhentikan lagi 703 guru yang diketahui hanya tamatan SMA, yakni 569 guru SMP dan 134 guru SD. Sehingga total guru yang ditarik dari kelas sebanyak 1.695 orang dan tak lagi mendapat tunjangan fungsional.



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Simalungun, Dadang Pramono menilai, SK Bupati ini bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Batas Waktu Pemenuhan Kualifikasi Akademis S1/D IV Guru. Kemudian faktanya Simalungun masih kekurangan guru.

"Kendati pun guru-guru itu tidak diberhentikan, Simalungun masih kekurangan ribuan guru. Apalagi diberhentikan. Maka itu kita minta agar SK itu dicabut saja," kata Dadang kepada wartawan di Simalungun, Minggu (21/7/2019).

Disebutkan Dadang, guru tambahan yang dibutuhkan di Simalungun jumlahnya sebanyak 2.820 guru. Pemberhentian yang dilakukan bupati membuat ceruk kekurangan itu semakin dalam.

Dadang menilai, sebenarnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional yang menjadi dasar penerbitan SK Bupati bukanlah paku mati. Ada ruang untuk membuat pengecualian mengingat situasi yang muncul Simalungun karena masalah itu.



"Bupati bisa menyampaikan kepada Menteri tentang kondisi di Simalungun, dan bisa meminta pengecualian," saran Dadang.

Pemberhentian 1.695 guru itu sudah menimbulkan masalah pada pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar sejumlah Sekolah Dasar pada pelaksanaan tahun ajaran baru 2019/2020 pekan lalu. Di sejumlah kelas murid tidak ada guru. Situasi itu antara lain terjadi di Kecamatan Raya, Girsang Sipanganbolon, dan Gunung Malela.



Tonton Video Tenang, Pemerintah Tidak 'Impor' Guru Kok:

[Gambas:Video 20detik]


(rvk/rvk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com