detikNews
Minggu 21 Juli 2019, 17:29 WIB

Ombudsman Kritik Kasus Nunung, Polisi: Kita Lihat Penanganan Lanjut

Ahmad Bil Wahid - detikNews
Ombudsman Kritik Kasus Nunung, Polisi: Kita Lihat Penanganan Lanjut Foto: Instagram/@triretnoprayudati_nunung
Jakarta - Ombudsman mengkritik penanganan pengguna narkoba ala komedian Nunung yang seharusnya mengedepankan rehabilitasi. Menjawab kritik itu, polisi mengatakan masih berfokus pada pemeriksaan sebelum memutuskan apakah Nunung dan 2 tersangka lain direhabilitasi atau tidak.

"Besok kita lihat penanganan lanjut terkait dengan ketiga tersangka ini. Yang jelas ketiga tersangka ini di hari pertama kita sudah tetapkan sebagai tersangka," kata Kasubdit I Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Jean Calvin Simanjuntak di Polda Metro Jaya, Jalan Sudirman, Jakarta, Minggu (21/7/2019).

Calvin mengatakan polisi sudah dua kali melakukan gelar perkara dalam kasus ini. Mereka juga akan melakukan gelar perkara lanjutan untuk keputusan rehabilitasi itu.

"Sejauh ini kami akan melakukan peningkatan gelar perkara, kita sudah lalukan dua kali, kita peningkatan gelar perkara untuk penentuan yang disampaikan tadi (rehabilitasi)," ujarnya.


Dia menambahkan, pemeriksaan terhadap Nunung berjalan dinamis. Nunung juga berpeluang dikonfrontasi jika tersangka lain yang berstatus DPO sudah ditangkap.

"Sejauh ini cukup tapi pemeriksaan ini dinamis, ada perkembangan signifikan, kita bisa lakukan BAP tambahan dan nanti seandainya DPO ditangkap mungkin kita akan lakukan konfrontir," ucapnya.

Video: Terungkap! Nunung Konsumsi Sabu Sejak 20 Tahun Lalu

[Gambas:Video 20detik]



Ombudsman RI sebelumnya mengkritik pemberantasan narkoba ala komedian Tri Retno Prayudati alias Nunung, yang ditangkap aparat Polda Metro Jaya dengan barang bukti 0,36 gram sabu.

"Penangkapan komedian Indonesia Tri Retno Prayudati alias Nunung akan menambah daftar panjang penghuni lapas jika sistem rehabilitasi belum menjadi program prioritas pemerintah dalam menangani perkara penyalahgunaan narkoba," kata anggota ORI, Ninik Rahayu, dalam siaran pers yang diterima detikcom, Minggu (21/7).


Saat ini jumlah penghuni lapas mengalami overcrowded. Sebanyak 50 persen dari kurang-lebih 250 ribu pelaku tindak pidana narkoba.

"Penegak hukum, mulai penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim harus mengubah cara bertindak dalam menangani perkara penyalahgunaan narkoba agar tidak maladministrasi pemidanaan. Meski hukum pidana dimaksudkan untuk memberikan efek jera, tetapi hukum termasuk hukum pidana juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan upaya perubahan masyarakat, terutama harus dilakukan dengan cara yang sistemik," papar Ninik.



(abw/asp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com