detikNews
Jumat 19 Juli 2019, 13:48 WIB

Usai Diperiksa KPK, Rizal Ramli Bicara Panjang-Lebar Awal Mula BLBI

Haris Fadhil - detikNews
Usai Diperiksa KPK, Rizal Ramli Bicara Panjang-Lebar Awal Mula BLBI Rizal Ramli (Haris Fadhil/detikcom)
Jakarta - Selepas menjalani pemeriksaan di KPK, Rizal Ramli berbicara tentang awal mula munculnya Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Menteri Koordinator Kemaritiman era Joko Widodo (Jokowi) tersebut menyinggung soal utang.

"Seperti diketahui, pada saat krisis (1998), krisis itu dipicu karena swasta-swasta Indonesia pada waktu itu utangnya banyak sekali," kata Rizal di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2019).

Lantaran utang membengkak, para pihak swasta itu disebut Rizal mendapatkan pinjaman dari bank yang berada di grup perusahaan swasta itu sendiri. Rizal menyebut jumlah pinjaman yang diberikan tidak main-main karena memang pada waktu itu belum ada aturan batasan jumlah pinjaman pada grup internal perusahaan swasta. Dalam kondisi tersebut, IMF atau International Monetary Fund memaksa pemerintah Indonesia menaikkan bunga bank.




"Nah kemudian IMF menaikkan tingkat bunga bank. Paksa pemerintah Indonesia naikin dari 18 persen ke 80 persen. Begitu itu terjadi, banyak perusahaan-perusahaan nggak mampu bayar kan. Tapi kenapa perusahaan-perusahaan ini dapat kredit dari bank, akhirnya banknya kolaps semua yang gede-gede semua bank besar. Akhirnya pemerintah terpaksa nyuntik apa yang disebut dengan dana BLBI," ucap Rizal.

Suntikan dana bertajuk BLBI itu berjumlah miliaran dolar AS. Bank-bank yang mendapat suntikan dana itu harus membayar utangnya secara tunai, tetapi Rizal menyebut pada era BJ Habibie ada aturan pembayaran dapat menggunakan aset.

"Esensinya utang ini harusnya tunai bayarnya tunai, tapi pada masa pemerintahan Pak Habibie, Menteri Keuangan Bambang Subianto sama Kepala BPPN, waktu itu Glenn Yusuf, dilobi supaya nggak usah bayar tunai, tapi bayar aset. Nah kalau pengusahanya benar, lurus, dia serahkan aset yang bagus-bagus, tapi ada juga yang bandel dibilang aset ini bagus padahal belum atau aset busuk atau setengah busuk atau belum clean and clear," kata Rizal.

Valuasi aset saat itu disebut Rizal dilakukan Lehman Brothers--bank investasi raksasa asal Amerika Serikat yang saat ini sudah bangkrut--atas permintaan BPPN. Namun, menurut Rizal, valuasi yang dilakukan Lehman Brothers sembrono.

"Lehman Brothers juga sembrono masa dalam waktu 1 bulan dia udah bisa lakukan penilaian terhadap nilai aset dari ratusan perusahaan sehingga banyak kasus-kasus di mana ngaku sudah nyerahkan aset segini, kenyataannya nggak segitu," ujar Menko Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini.

Dia menilai, jika BLBI tetap dianggap sebagai utang tunai, pemerintah tidak akan rugi karena jika tidak dibayar akan ada bunga. Rizal lalu bicara soal upayanya memperkuat posisi pemerintah dalam menagih utang terkait BLBI itu lewat personal guarantee.

"Artinya apa? Tanggung jawab terhadap utang itu tidak hanya berhenti dia, sampai cucu sampai anaknya sama cucunya nggak bisa lolos," ucap Rizal.

Dia menyatakan banyak pengusaha yang menolak tapi aturan itu tetap berlaku. Aturan itu kemudian itu tidak dijalankan dan personal guarantee itu, kata Rizal, dikembalikan lagi ke para pengusaha yang terkait BLBI pada pemerintahan baru setelah Gus Dur tak jadi presiden.

"Pemerintah Gus Dur jatuh diganti sama pemerintah berikutnya, eh dibalikin lagi itu personal guarantee. Pemerintah Indonesia posisinya jadi lemah lagi jadi kalau ada perdebatan hari ini tentang misrepresentasi dan lain-lain itu masalahnya itu tadi. Pertama karena utang diubah jadi diganti dengan pembayaran aset, yang kedua posisi bargaining yang Indonesia dibikin lemah dibikinlah personal guarantee dicabut lagi," ucapnya.




Rizal menyerahkan penanganan kasus ini kepada KPK. Dia berharap KPK tidak menunda-nunda penuntasan kasus dugaan korupsi dengan jumlah kerugian negara yang besar.

Sebelumnya, KPK menjerat mantan Ketua BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka dalam kasus ini. Pada pengadilan tingkat pertama, Syafruddin divonis bersalah dan dikuatkan pada tingkat banding, tetapi di Mahkamah Agung (MA) KPK harus gigit jari. Syafruddin dilepas MA karena menilai perbuatannya bukanlah pidana.

Di sisi lain, KPK sudah menjerat Sjamsul dan Itjih S Nursalim. Sjamsul sebagai pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang mendapatkan BLBI disebut KPK kongkalikong dengan Syafruddin sehingga mengakibatkan dugaan kerugian keuangan negara Rp 4,58 triliun.

Simak Video "Detik-detik Syafruddin Arsyad Temenggung Keluar Rutan KPK"
[Gambas:Video 20detik]

(haf/dhn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com