detikNews
Rabu 17 Juli 2019, 13:24 WIB

RUU PKS Belum Disahkan, Komnas Perempuan: Kita Sudah Habis-habisan

Rolando - detikNews
RUU PKS Belum Disahkan, Komnas Perempuan: Kita Sudah Habis-habisan Foto: Mariana Amiruddin (Rolando/detikcom)
Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) sampai saat ini belum disahkan oleh DPR. Komisi Nasional (Komnas) Perempuan mengaku sudah berjuang meyakinkan DPR agar mensahkan RUU tersebut.

"Kalau Komnas Perempuan sebenarnya sudah habis-habisan untuk meyakinkan DPR ini penting untuk segera dibahas dan disahkan sebagaimana versi pembahasan Komnas Perempuan sebelumnya," ujar Komisioner Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin kepada wartawan, di Kekini, Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2019).




Mariana menilai RUU PKS merupakan kebutuhan masyarakat, khususnya perempuan. Dia meyakini RUU PKS bisa mencegah kekerasan seksual terhadap perempuan.

"Tapi yang jauh lebih penting masyarakat, koalisi masyarakat sipil, memberi tekanan bahwa ini kebutuhan mereka, kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan Komnas Perempuan. Tentu juga pemerintah, kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini juga kebutuhan masyarakat perempuan untuk tidak mengalami kekerasan seksual," papar Mariana.

Mariana pun mencontohkan kasus yang dihadapi Baiq Nuril. Dari kasus itu dia berharap tidak ada lagi korban selanjutnya.

"Saat ini Komnas Perempuan banyak melobi panja (panitia kerja) teman-teman Komnas Perempuan bahwa kasus Baiq Nuril salah satu contoh bahwa ini kebutuhan masyarakat bagaimana supaya perempuan tidak mengalami viktimisasi, misal menjadi korban lagi ketika dia melaporkan," ujarnya.




Ketika ditanyakan ada kalangan tertentu yang menentang RUU ini, Mariana mengatakan itu hanya salah paham saja. Dia pun tidak putus ada untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang pentingnya RUU ini.

"Itu adalah sebuah kesalahpahaman, tapi kami sangat memaklumi kesalahpahaman itu, karena memang sangat sulit untuk mendefinisikan kekerasan seksual. Karena itu kami tidak boleh putus asa. Dan kami tidak boleh memusuhi pihak yang tidak sependapat, dan mengatakan dengan alasan agama," tuturnya.

Menurut Mariana, kekerasan seksual dewasa kini kebanyakan dialami oleh perempuan religius. Dia menyebut kekerasan seksual terhadap perempuan juga bersinggungan dengan keyakinan.




"Bahwa mereka tidak paham, itu yang harus kita ketahui, kita perlu jelaskan bahwa kekerasan seksual juga dialami oleh perempuan religius, kayak pelecehan seksual di tempat umumkan juga kebayakan yang berpakaian religius," jelasnya.

"Karena di publik itu sekarang kebanyakan berjilbab, terus gimana? Jadi ini urusan keyakinan juga. Siapa yang mau dilecehkan? Siapa anaknya yang mau dilecehkan?," imbuh Mariana.

Sebelumnya diberitakan, berkaca dari kasus yang dihadapi Baiq Nuril, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) kembali didorong untuk segera disahkan. Komisi VIII DPR RI mengatakan saat ini pihaknya tengah berjuang untuk bisa menyelesaikan RUU tersebut sebelum masa jabatan 2014-2019 berakhir.

"Ada fraksi yang memang sampai saat ini masih berbeda pandangan soal RUU PKS ini. Tapi kami akan terus mencoba membahasnya sehingga dapat diselesaikan dalam periode ini," kata Wakil Ketua Komisi VIII, Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Minggu (7/7).


PK Baiq Nuril Ditolak, Saatnya RUU PKS Disahkan:

[Gambas:Video 20detik]





Simak Video "Komnas Perempuan Desak Jokowi Beri Amnesti untuk Baiq Nuril"
[Gambas:Video 20detik]

(zak/zak)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com