detikNews
Selasa 16 Juli 2019, 20:19 WIB

Golkar soal Isu Politik Uang di Pilwagub DKI: Kasih Tugas PSI Saja

Arief Ikhsanudin - detikNews
Golkar soal Isu Politik Uang di Pilwagub DKI: Kasih Tugas PSI Saja Ruang Rapat DPRD DKI Jakarta (Foto: Nur Azizah Rizki Astuti/detikcom)
Jakarta - Fraksi Partai Golkar DKI Jakarta mengomentari pernyataan PSI soal adanya politik uang dalam pemilihan Wagub DKI Jakarta di DPRD. Golkar menyebut lebih baik PSI yang mengurus proses tersebut di kepengurusan ke depan.

"Kalau saya pendapat pribadi. Daripada ribut-ribut, sudah, pemilihan itu diserahkan ke (anggota) Dewan yang baru saja. Biar aman, kan PSI kan baru. Ya kasih tugas dia lah, mau ambil tugas, bagus lah," ucap Penasihat Partai Golkar, Ramly HI Muhammad, saat dihubungi, Selasa (16/7/2019).

Seperti diketahui, meski partai baru, PSI menempati empat besar pemilihan legislatif di DKI Jakarta.

Ramly malah bersyukur jika proses pemilihan dipindah ke pengurusan dewan selanjutnya sehingga dia terbebas jika ada operasi bagi-bagi amplop.

"Saya lebih setuju begitu karena aman. Kita juga aman. Kalau nanti edar uang, ada yang dapat uang kita nggak, disangka dapat juga. Disangka dapat, KPK pegang, aduh bagaimana," kata Ramly.

Ramly tidak membantah dan tidak membenarkan adanya politik uang di DPRD. Baginya, biarkan PSI menilai setelah menjadi anggota Dewan.

"Saya nggak mau bilang PSI salah, daripada dia tuntut ada seputaran duit, dia lihat saja," ucap Ramly.

Sebelumnya, PSI DKI Jakarta menyebut proses pemilihan Wagub DKI Jakarta 'rawan'. PSI mengaku mendengar kabar ada dugaan politik uang dalam pemilihan wagub pengganti Sandiaga Uno itu.

"PSI Jakarta menilai bahwa proses pemilihan Wagub DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno yang sedang berjalan ini sangat rawan akan timbulnya politik transaksional di belakang layar," kata Wakil Ketua DPW PSI DKI Rian Ernest dalam keterangan tertulis kepada wartawan.


Rian bersama sejumlah pengurus PSI lain menggelar jumpa pers khusus mengenai rumor politik uang dalam pemilihan Wagub DKI ini. Jumpa pers digelar di kantor DPP PSI di Jl Wachid Hasyim, Tanah Abang.

"Hingga terdengar kabar bahwa ada serangkaian persekongkolan dalam menentukan syarat kuorum pada rapat pemilihan Wagub DKI Jakarta yang harus dibayar dengan nilai uang tertentu," kata Rian.



Simak Juga 'Jalan Panjang Mencari Wagub DKI Baru':

[Gambas:Video 20detik]



Simak Video "Mendagri Sebut Bukan Salah Anies 11 Bulan DKI Tanpa Wagub"
[Gambas:Video 20detik]

(aik/nvl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com