detikNews
Selasa 16 Juli 2019, 20:00 WIB

Round-Up

Idrus Marham Berkeliaran, Pengawal KPK Kehilangan Pekerjaan

Tim detikcom - detikNews
Idrus Marham Berkeliaran, Pengawal KPK Kehilangan Pekerjaan Potret Idrus Marham ketika 'pelesiran' yang berbuah pada pemecatan pengawal tahanan KPK (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Urusan pengawalan tahanan KPK berbuntut panjang setelah Idrus Marham ketahuan tanpa borgol dan rompi tahanan. Seorang pengawal tahanan yang biasa disingkat waltah di lingkungan KPK sampai-sampai kehilangan pekerjaan.

Rupanya waltah berinisial M itu diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan menerima uang. Pemberi uang itu awalnya tidak diketahui, tetapi disebutkan sebagai orang yang masih berkaitan dengan Idrus.

"Pimpinan memutuskan Saudara M pengawal tahanan tersebut diberhentikan dengan tidak hormat karena terbukti melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana yang diatur di Peraturan tentang Kode Etik KPK dan aturan lain yang terkait," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Selasa (16/7/2019).




Febri menyebut M bekerja di KPK sejak Februari 2018 sebagai pegawai tidak tetap. Terhitung sejak dipecat, M pun disebut bekerja di KPK selama 1 tahun 5 bulan.

Sementara itu terkait besaran uang yang diberikan ke M disebut Febri sekitar Rp 300 ribu. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyampaikan uang itu digunakan M untuk membeli kopi.

"Dipakai buat apa? 'Beli kopi'," kata Syarif dalam kesempatan berbeda.

Namun Ombudsman--yang sedari awal menduga adanya maladministrasi--menyebutkan ada dugaan-dugaan lain. Apa saja?



Idrus sebenarnya sudah divonis dalam perkara dugaan suap terkait proyek PLTU Riau-1. Namun mantan Menteri Sosial (Mensos) itu mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Di sisi lain status penahanan Idrus masih berada di rumah tahanan (rutan) KPK.

Suatu ketika pada Jumat, 21 Juni 2019, Idrus keluar dari selnya untuk menjalani pengobatan di Rumah Sakit MMC Jakarta. Urusan Idrus itu sudah melalui penetapan pengadilan sehingga KPK menugaskan seorang waltah untuk mengawal Idrus.

Namun dalam proses pengobatan itu Idrus ketahuan oleh Ombudsman tidak mengenakan rompi tahanan serta tidak menggunakan borgol. Ombudsman juga menyebut Idrus sempat menggunakan telepon seluler (ponsel). Peristiwa itu disampaikan Teguh P Nugroho sebagai perwakilan Ombudsman untuk Jakarta Raya pada Kamis, 27 Juni 2019.

"(Idrus) mempergunakan handphone atau HP selama berada di lokasi tersebut sebagaimana video yang kami rekam pada pukul 12.39 WIB dan pukul 14.18 WIB," sebut Teguh saat itu.

Ombudsman pun memproses dugaan maladministrasi itu dengan melakukan pelbagai pemeriksaan. Teguh juga sempat menunjukkan video ketika Idrus berada di rumah sakit itu.




Dalam kronologi yang disebutkan Teguh, Idrus ternyata sempat mampir ke coffee shop yang masih berada di kawasan rumah sakit. Ombudsman turut menyoroti waltah KPK yang tidak melekat pada Idrus.

Di sisi lain KPK melakukan pemeriksaan internal terhadap waltah tersebut. Hingga akhirnya diputusan bila M melakukan pelanggaran disiplin. M pun dipecat.

"Perlu kami tegaskan, proses pemeriksaan dan penelusuran informasi ini dilakukan sendiri oleh PI KPK dengan cara pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang mengetahui dan mempelajari bukti-bukti elektronik yang telah didapatkan," kata Febri.

Sementara itu pengacara Idrus, Samsul Huda, mengaku tidak tahu menahu soal proses pemberian uang itu. Namun dia mengaku tahu siapa pemberi uang ke M. Siapa dia?



Samsul awalnya mengaku tidak tahu soal proses pemberian uang ke M. Namun ketika diperlihatkan video dari Ombudsman yang menunjukkan seorang pria mengeluarkan uang dari dompet dan memberikannya ke seorang lainnya yang diduga M, Samsul mengaku tahu siapa orang itu.

"Iya (sopir Idrus). Mungkin ngasih buat beli rokok atau kopi," kata Samsul.

Kembali pada keterangan Ombudsman. Teguh mewakili Ombudsman meminta KPK serius menindaklanjuti rekomendasinya.

"Tindakan korektif yang kami sampaikan kepada pimpinan KPK untuk ditindaklanjuti adalah pimpinan KPK harus memberi teguran kepada Kepala Biro Umum, Direktur Pengawasan Internal, dan Kepala Bagian Pengamanan terkait maladministrasi," ucap Teguh.




Selain itu pimpinan KPK diminta mengevaluasi pelaksanaan tugas para pejabat internalnya tersebut. Teguh juga meminta agar para pejabat internal KPK itu menyusun peta potensi maladministrasi serta pengawasannya.

Menanggapi itu Syarif proaktif meminta para jajaran pejabat di KPK melakukan perbaikan. Salah satu perbaikan yang dilakukan KPK yaitu dengan menerapkan 2 waltah untuk mengawal seorang tahanan yang mendapatkan izin berobat atau sejenisnya, meski menurut Syarif, sumber daya manusia di KPK juga terbatas.

"Sebenarnya ini karena kekurangan juga. SOP (Standard Operating Procedure) kan harusnya 2 orang (waltah) per tahanan supaya ada saling check and balances," kata Syarif.



Simak Juga 'Video Pegawai KPK Terima Uang, Buntut Pelesiran Idrus Marham':

[Gambas:Video 20detik]





Simak Video "Terekam CCTV Saat Idrus Marham 'Pelesiran' Tanpa Rompi KPK"
[Gambas:Video 20detik]

(dhn/dkp)


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com