detikNews
Selasa 16 Juli 2019, 18:47 WIB

Di Sidang IMO 122, Indonesia Agendakan Kebijakan Reformasi Organisasi

Alfi Kholisdinuka - detikNews
Di Sidang IMO 122, Indonesia Agendakan Kebijakan Reformasi Organisasi Foto: Kemenhub
Jakarta - Delegasi Republik Indonesia yang dipimpin Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha mengatakan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia berperan aktif menyampaikan sejumlah aspek terkait upaya reformasi Dewan Organisasi Maritim Internasional (IMO).

"Selaku anggota Dewan IMO, Indonesia turut berkontribusi menentukan arah kebijakan dan reformasi organisasi tersebut, yang tentunya sejalan dengan kepentingan Indonesia secara keseluruhan dan sebagai negara maritim besar dunia," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (16/7/2019)

Hal itu diungkapkannya saat menghadiri Sidang Dewan International Maritime Organization (IMO) ke-122, yang berlangsung tanggal 15-19 Juli 2019 di Markas Besar IMO London, Inggris bersama Delegasi Indonesia yang beranggotakan perwakilan dari Ditjen Multilateral Kementerian Luar Negeri, PFKKI Kementerian Perhubungan, Bagian Hukum dan KSLN Ditjen Perhubungan Laut serta KBRI.

"Salah satu agenda dalam Sidang Dewan IMO ke-122 yang menjadi pembahasan utamanya adalah agenda mengenai reformasi Dewan IMO," imbuh Arief

Sebelumnya, pada Sidang Council 121 yang lalu, Pemerintah Indonesia juga menyampaikan submisi terkait Reformasi Dewan IMO (Council Reform) dalam dokumen C121/3(b)/14 yang menjelaskan tentang aspek-aspek tertentu dari proposal reformasi Dewan.


Indonesia mendorong Dewan untuk membentuk open ended working group serta menyoroti tentang peran Dewan dalam pembuatan kebijakan, kebutuhan akan pendanaan alternatif, kategori keanggotaan Dewan serta definisi kategori yang ada dengan memperhatikan kondisi geografis khusus seperti 'pulau dan negara kepulauan' serta transparansi.

Pada Sidang Council 122 ini, Indonesia kembali mendorong Dewan IMO untuk membahas secara komprehensif mengenai agenda reformasi anggota Dewan IMO mengenai peran penting Dewan dalam pembuatan keputusan (policy making).

Indonesia mengusulkan agar Dewan IMO memiliki mandat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja seluruh cakupan kerja IMO, tidak hanya mengenai keselamatan maritim, dan efisiensi pelayaran tetapi juga perlindungan lingkungan hidup maritim.

Selanjutnya, Indonesia menyarankan perlunya kriteria-kriteria dalam anggota Dewan saat ini dijabarkan dengan definisi yang jelas guna menentukan negara-negara yang memiliki kepentingan terbesar terhadap perkembangan maritim dunia misalnya kriteria 'negara maritim', serta kriteria kondisi geografis khusus seperti 'pulau dan negara kepulauan'.

Dalam hal masa jabatan Dewan, Indonesia mengusulkan untuk memperpanjang masa jabatan Dewan dari dua menjadi empat tahun, dengan pelaksanaan sidang Majelis IMO setiap dua tahun sekali dalam membuat keputusan terkait budget, administrasi dan SDM.

"Indonesia menyambut baik proposal untuk mengembangkan pedoman dan kategori dalam kriteria pemilihan. Namun, kriteria tersebut seharusnya tidak hanya dikembangkan terkait dengan perdagangan dan jasa maritim, tetapi juga dengan parameter penting lainnya seperti lingkungan. Dalam hal peran dan fungsi Dewan, Indonesia berpandangan bahwa peran Dewan sangat penting dalam menjaga Organisasi sejalan dengan rencana strategisnya," jelas Arief


Pada kesempatan ini, Indonesia juga mengusulkan agar Sekretariat IMO dapat memproduksi summary reports dan records of decision pada setiap pertemuan Dewan dan Majelis IMO, namun tidak melihat perlunya perubahan pada Rules of Procedure (RoP).

Sebagai informasi, terdapat 21 agenda yang akan dibahas pada Sidang tersebut dengan 48 dokumen pendukung.

Adapun agenda yang menjadi perhatian Pemerintah Indonesia yaitu terkait agenda 11 mengenai Consideration of the reports of the Maritime Safety Committee yang intinya membahas hasil Sidang MSC 100 yang di antaranya menyetujui penyelenggaraan intersessional meeting of the Working Group on MASS, 2-6 September 2019.

Selanjutnya agenda 13 tentang Technical Cooperation Fund dimana Pemerintah Indonesia memberikan apresiasi kepada IMO atas dukungan bagi mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang mendapat kesempatan belajar di training institutes asuhan IMO yaitu WMU, IMLI dan DMU.

Dan tak kalah pentingnya adalah agenda 14, mengenai Protection of vital shipping lanes yang merupakan laporan dari pertemuan Aids to Navigation Fund (ANF) Committee ke-22, pada tanggal 25-26 April 2019 di Kuala Lumpur serta rencana penyelenggaraan Cooperation Forum 12, Project Coordination Committee 12 dan Tripartite Technical Expert Group 44 di Semarang, Indonesia, tanggal 30 September hingga 4 Oktober 2019.

Simak Video "adv kemenhub"
[Gambas:Video 20detik]

(idr/idr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com