detikNews
Selasa 16 Juli 2019, 16:51 WIB

Komisioner KPI Terpilih Aswar Hasan Tepis Tuduhan Terafiliasi HTI

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Komisioner KPI Terpilih Aswar Hasan Tepis Tuduhan Terafiliasi HTI Komisioner KPI Terpilih, Aswar Hasan (Foto: Azizah/detikcom)
Jakarta - Komisioner KPI terpilih Aswar Hasan mengklarifikasi isu viral yang menuduhnya berafiliasi dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Aswar menegaskan dia berkomitmen memperjuangkan Islam dengan demokrasi dan tidak menyimpang dari konstitusi.

"Jadi saya mengklarifikasi terkait dugaan bahwa saya berafiliasi dengan HTI, yang benar itu adalah bahwa saya justru berbeda cara memperjuangkan Islam dengan teman-teman HTI. Saya komitmen dengan konstitusi negara, menempuh dengan cara demokrasi. Saya setuju dengan demokrasi, Islam diperjuangkan dengan demokrasi," ujar Aswar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Aswar menanggapi isu viral di media sosial dan juga tulisan di situs internet, yang mengaitkannya dengan HTI. Sebagaimana diketahui, organisasi tersebut telah dibubarkan pemerintah.

Aswar diketahui pernah menjabat sekjen dalam organisasi Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI). Aswar menegaskan organisasi yang hanya ada di Sulawesi Selatan itu legal dan bukan organisasi terlarang yang mendukung radikalisme.

"Ketika saya menjadi sekjen, maka saya tetapkan bahwa KPPSI yang mengakomodir aspirasi umat Islam, itu harus diperjuangkan dengan cara konstitusional melalui proses dalam bingkai NKRI. Itu saya rumuskan itu sebagai Sekjen KPPSI," tegasnya.

"(KPPSI) Legal, bukan (organisasi terlarang). Saya tidak setuju dengan radikalisme. Radikalisme itu harus dimoderasi. Dengan kata lain, KPPSI ini sebenarnya adalah sebuah wadah menderadikalisi aspirasi umat Islam yang mau memperjuangkan islam. Sebenarnya itu," lanjut Aswar.

Aswar menegaskan bahwa dia adalah seorang muslim moderat yang taat pada konstitusi. Ia juga menyatakan menerima penghargaan dari Polda Sulawesi Selatan atas kontribusinya terhadap keamanan dan ketertiban di provinsi tersebut.


"Pada hari ulang tahun Polri Bhayangkara kemarin, saya mendapat penghargaan dari Polda Sulsel. Anda tahu, Polda Sulsel itu adalah berlatar belakang BNPT, seorang yang paham betul soal terorisme. Saya diberi penghargaan, sebagai warga negara yang telah berkontribusi terhadap kamtibmas di Sulawesi Selatan. Itu sebagai negara mengakui saya," katanya.

Karena itulah, Aswar meminta publik tak khawatir dan mempermasalahkan rekam jejaknya sebagai Sekjen KPPSI. Ia menegaskan memiliki visi-misi untuk memperjuangkan penyiaran yang sehat dan mendidik serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Penyiaran harus komitmen terhadap demokratisasi di dalam berbangsa. Dengan kata lain, penyiaran itu menjadi milik semua, milik umat. Jangan penyiaran ini menyakiti hati perasaan umat. Saya waktu di KPID itu prinsipnya jaga mata dan telinga masyarakat, dengan siaran yang sehat untuk siaran-siaran yang lebih mendidik," ungkap Aswar.

"Saya pikir itu saya akan sampaikan dan mudah-mudahan bisa diakomodir. Karena di KPI Pusat kan tidak sendiri. Jadi saya punya komitmen penyiaran harus bisa menjaga mata dan telinga masyarakat dari siaran-siaran yang tidak mendidik," imbuhnya.

Aswar Hasan adalah Ketua KPI Daerah Sulawesi Selatan periode 2004-2007 dan 2007-2011. Ia lalu aktif di KIP dan menjabat ketua selama periode 2011-2015 dan 2015-2019. Baru-baru ini, Aswar terpilih menjadi anggota KPI Pusat setelah melewati uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Komisi I DPR RI.

Simak Video "Petisi Tolak KPI Awasi Netflix Digaungkan"
[Gambas:Video 20detik]

(azr/fjp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com