detikNews
Selasa 16 Juli 2019, 11:14 WIB

Agustus 2019, Kapal Berlayar di Perairan Indonesia Wajib Pasang AIS

Uji Sukma Medianti - detikNews
Agustus 2019, Kapal Berlayar di Perairan Indonesia Wajib Pasang AIS Foto: Grandyos Zafna
Jakarta - Jelang diberlakukannya PM Nomor 7 Tahun 2019 secara efektif pada Agustus 2019 mendatang, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kenavigasian Kementerian Perhubungan mengadakan sosialisasi kepada seluruh stakeholder dan instansi terkait bertempat di Hotel Aruna Senggigi, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Acara yang digelar pada Senin (15/7/2019) kemarin ini juga dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi layanan Telekomunikasi Pelayaran Ditjen Perhubungan Laut terkait pemberian informasi kenavigasian guna menunjang keselamatan pelayaran.

Direktur Kenavigasian mewakili Direktur Jenderal Perhubungan Laut Basar Antonius menyampaikan, dengan diberlakukannya Peraturan Menteri tersebut, maka seluruh kapal berbendera Indonesia serta Kapal Asing yang berlayar di Perairan Indonesia wajib untuk memasang dan mengaktifkan AIS serta berkewajiban memberikan informasi yang benar.

"Tipe AIS sendiri terdiri dari dua kelas, yakni AIS Kelas A dan AIS Kelas B," ungkap Basar dalam keterangan tertulis, Selasa (16/7/2019).

AIS Kelas A, jelas Basar, wajib dipasang dan diaktifkan pada Kapal Berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan Konvensi Safety of Life at Sea (SOLAS) yang berlayar di wilayah Perairan Indonesia. Sedangkan AIS Kelas B juga wajib dipasang dan diaktifkan pada kapal-kapal berbendera Indonesia dengan ketentuan antara lain.

Kemudian Kapal Penumpang dan Kapal Barang Non Konvensi berukuran paling rendah GT 35, serta Kapal yang berlayar antar lintas negara atau yang melakukan barter-trade atau kegiatan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

"Selain itu, yang wajib memasang dan mengaktifkan AIS Kelas B adalah Kapal Penangkap Ikan yang berukuran paling rendah GT 60," ujar Basar.


Basar menambahkan bahwa Nakhoda juga wajib mengaktifkan dan memberikan informasi yang benar pada AIS, seperti misalnya Informasi terkait data statik dan data dinamik kapal untuk AIS Kelas A.

"Sedangkan untuk AIS Kelas B, informasi yang wajib diberikan terdiri dari nama dan jenis kapal, kebangsaan kapal, MMSI, titik koordinat kapal, dan kecepatan serta haluan kapal," jelasnya.

Basar mengungkapkan, pengawasan dan pemantauan terhadap implementasi Peraturan Menteri ini akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui shore base station, dalam hal ini adalah Stasiun Radio Pantai (SROP) dan Stasiun Vessel Traffic Services (VTS) milik Ditjen Perhubungan Laut.

"Pengawasan dan pemantauan akan kita lakukan secara langsung (terrestrial) maupun melalui satellite guna meningkatkan keselamatan, keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim," terangnya.

Lebih lanjut, pada kesempatan yang sama, Basar mengatakan bahwa pihaknya juga mensosialisasikan tentang rencana implementasi Bagan Pemisahan Alur Laut atau Traffic Separation Scheme (TSS) di alur laut kepulauan Indonesia, yaitu di Selat Sunda dan Selat Lombok.

Penetapan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok ini, menurut Basar, merupakan buah dari kerja keras Indonesia selama tiga tahun lamanya melalui tahapan-tahapan yang tidak mudah dan menyita waktu dan perhatian hingga akhirnya dapat diadopsi pada Sidang International Maritime Organization (IMO) Maritime Safety Committee (MSC) ke-101 pada bulan Juni yang lalu.

"Penetapan TSS di Selat Sunda dan Lombok pada Sidang IMO ini menunjukkan peran aktif Indonesia dalam bidang Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Internasional, serta dapat memperkuat jati diri Indonesia sebagai poros maritim dunia," kata Basar.

Menurut Basar, setelah penetapan ini, Pemerintah Indonesia masih memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, antara lain melakukan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang keselamatan pelayaran di area TSS yang telah ditetapkan, meliputi Vessel Traffic Services (VTS).


Kemudian Stasiun Radio Pantai (SROP), Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Stasiun VTS, serta Peta elektronik terkini yang dapat menjamin operasional seluruh perangkat penunjang keselamatan pelayaran tersebut selama 24 jam.

"Untuk itu, saya mengajak seluruh masyarakat dan perusahaan pelayaran untuk turut berpartisipasi dalam rencana pemberlakuan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok, dengan cara memberikan laporan kepada stasiun VTS terdekat," tutupnya.

Selanjutnya, kata Erwin, sudah dikoordinasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Serang untuk dilakukan pembangunan tahap selanjutnya dengan minimal pengaspalan.

"Kami lakukan dengan masyarakat, pemerintah desa, TNI, dan Polri. Sesuai pesan Ibu Bupati Serang, kita harus terus menggali dan menciptakan gotong royong," ujarnya.

Adapun, PM Nomor 7 Tahun 2019 mengatur tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis (AIS) Bagi Kapal yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia serta pengawasan pengaktifan AIS tersebut, yang akan diberlakukan secara efektif pada tanggal 20 Agustus 2019.

Simak Video "Pemerintah Siapkan Tiket Pesawat Murah Plus Diskon Hotel"
[Gambas:Video 20detik]

(idr/idr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed