detikNews
Selasa 16 Juli 2019, 10:58 WIB

Kemendagri Sebut Warga di Daerah Banyak Tak Hafal Pancasila, Tertinggi Babel

Ahmad Bil Wahid - detikNews
Kemendagri Sebut Warga di Daerah Banyak Tak Hafal Pancasila, Tertinggi Babel Foto: Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Soedarmo. (Bil Wahid-detikcom)
Jakarta - Kemendagri menyebut masih banyak warga di daerah yang tidak hafal Pancasila. Berdasarkan survei, ada provinsi yang setengah dari penduduknya tidak hafal Pancasila.

"Masih banyak daerah-daerah yang tidak hafal dengan Pancasila. Secara teori harusnya mereka tidak banyak hafal dengan Pancasila tapi bagaimana mengaplikasikan nilai Pancasila," kata Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Soedarmo, dalam Rakernas Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, di Hotel Arya Duta, Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2019).


Berdasarkan hasil survei yang ditayangkan Soedarmo, ada 12 Provinsi yang dijadikan sample. Namun, Soedarmo tidak menyebutkan kapan survei dilakukan termasuk metode dan persentase margin errornya.

Bangka Belitung menjadi provinsi yang warganya paling banyak tak hafal Pancasila yakni 60 persen. Sementara di Jawa Tengah, 28 persen warganya tidak hafal Pancasila.

"Ini hasil survei, kita tidak bisa lepas dari hasil survei ini, kalaupun margin error-nya tinggi, tapi bayangkan seperti Jawa Tengah itu masih 28 persen tidak hafal Pancasila, apalagi Kalimantan timur 50 persen, jadi 50 hafal 50 tidak hafal," ujarnya.

Hasil survei Kemengdari soal warga hafal Pancasila di 12 provinsi.Hasil survei Kemengdari soal warga hafal Pancasila di 12 provinsi. Foto: (Bil Wahid-detikcom)

Rakernas ini juga dihadiri Mendagri Tjahjo Kumolo. Tjahjo meminta ormas untuk selalu memperkuat nilai Pancasila.

"Saya minta kepada seluruh ormas untuk senantiasa memperkuat Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan sejalan dengan UUD 1945," kata Tjahjo dalam sambutannya.

Tjahjo menyebut saat ini ada 415.374 Ormas di Indonesia. Dia mengatakan membentuk ormas merupakan hak setiap warga negara namun harus mengacu pada Undang-Undang.

"Silakan bentuk ormas, karena berserikat dan berkumpul adalah hak setiap warga negara dan dijamin Undang-Undang. Tapi, tetap ikuti aturan negara, keempat pilar itu adalah prinsip. Jangan ditambah dan diubah lagi," kata Tjahjo.

Simak Video "Kemendagri Belum Bisa Proses Perpanjangan SKT FPI, Kenapa?"
[Gambas:Video 20detik]

(abw/idh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed