detikNews
Selasa 16 Juli 2019, 08:59 WIB

Isu Politik Uang di Pemilihan DKI-2, NasDem: PSI Memang Kelasnya Rumor

Jabbar Ramdhani - detikNews
Isu Politik Uang di Pemilihan DKI-2, NasDem: PSI Memang Kelasnya Rumor Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus (Foto: Mochammad Zhacky/detikcom)
Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengatakan ada politik uang dalam proses pemilihan wagub DKI Jakarta. Partai NasDem meminta PSI untuk tak hanya melempar rumor.

"PSI memang kelasnya masih rumor ya. PSI harus sadar bahwa sekarang sudah selesai kampanye, jadi jangan kampanye terus. Jadi mulailah berkarya. Jadi masyarakat diberikan lah hal-hal yang sifatnya pembelajaran politik yang baik, bukan rumor," kata Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus, kepada wartawan, Senin (15/7/2019) malam.

Dia menyarankan kader PSI untuk banyak bicara dengan para elite partai berlambang mawar merah tersebut sebelum melontarkan isu ke publik untuk menghindari salah ucap. Bestari mengingatkan pentingnya bukti bila melemparkan tuduhan.


Menurutnya, tanpa diminta, KPK akan memonitor proses berjalannya pemilihan wagub DKI. Sebelumnya, Wakil Ketua DPW PSI DKI, Rian Ernest, memang sempat meminta KPK turut andil untuk melakukan pengawasan dan pemantauan potensi terjadinya politik uang.

"Ya (harus disertai bukti). Dan jangan mendompleng ketenaran KPK, KPK harus begini. Nggak usah. Semua anggota DPRD kita sudah tahu bahwa KPK melirik itu. Jadi jangan informasi basi terus yang disampaikan PSI. Seakan-akan dia yang paling sadar dengan hal itu. PSI itu LSM apa partai," kata Bestari.

Soal proses pemilihan wagub DKI, Bestari menargetkan akan ada sosok terpilih setelah ditentukannya panitia pemilihan (panlih) dan rampungnya tata tertib pemilihan. Dia mengatakan hari ini, rapimgab pembentukan tata tertib akan digelar setelah kemarin sempat tertunda.


"Syarat UU yang jadi ukuran waktu itu adalah ketika panlih sudah diumumkan maka dia cuma punya waktu 30 hari, Maka kita tunggu panlih ini diumumkan dengan persetujuan tatib di paripurna, maka dari situ hitungan 30 hari paling lambat. Dan kita punya komitmen 10 hari kerja selesai. Tidak perlu tunggu 30 hari," ungkap Bestari yang juga Wakil Ketua Pansus ini.

Sebelumnya, PSI DKI Jakarta menyebut proses pemilihan Wagub DKI Jakarta 'rawan'. PSI mengaku mendengar kabar ada dugaan politik uang dalam pemilihan wagub pengganti Sandiaga Uno itu.

"PSI Jakarta menilai bahwa proses pemilihan Wagub DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno yang sedang berjalan ini sangat rawan akan timbulnya politik transaksional di belakang layar," kata Wakil Ketua DPW PSI DKI Rian Ernest dalam keterangan tertulis kepada wartawan.


Siang tadi Rian bersama sejumlah pengurus PSI lainnya menggelar jumpa pers khusus mengenai rumor politik uang dalam pemilihan Wagub DKI ini. Jumpa pers digelar di kantor DPP PSI di Jl Wachid Hasyim, Tanah Abang.

"Hingga terdengar kabar bahwa ada serangkaian persekongkolan dalam menentukan syarat kuorum pada rapat pemilihan Wagub DKI Jakarta yang harus dibayar dengan nilai uang tertentu," kata Rian.


Simak Video "Jalan Panjang Mencari Wagub DKI Baru"

[Gambas:Video 20detik]



Simak Video "Rian Ernest Bicara Asal-Usul Dugaan Politik Uang di Pilwagub DKI"
[Gambas:Video 20detik]

(jbr/dwia)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com