detikNews
Senin 15 Juli 2019, 09:24 WIB

NasDem: Jokowi Persilakan Jadi Oposisi karena Koalisi Sudah Sangat Besar

Danu Damarjati - detikNews
NasDem: Jokowi Persilakan Jadi Oposisi karena Koalisi Sudah Sangat Besar Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate (Andhika/detikcom)
FOKUS BERITA: Jokowi-Prabowo Bertemu
Jakarta - Presiden terpilih 2019-2024 Joko Widodo (Jokowi) mempersilakan bila ada yang menjadi oposisi. Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate menyatakan koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf memang sudah terlalu besar untuk ditambah anggota baru lagi.

"Pak Jokowi menyampaikan soal demokrasi yang sehat. Bagi koalisi yang kalah, itu juga terhormat kalau mengambil posisi penyeimbang, atau di negara parlementer disebut oposisi yang konstruktif. Itu juga mulia dan terhormat," kata Johnny kepada wartawan, Senin (15/7/2019).

Partai pendukung Jokowi selain NasDem adalah PDIP, Partai Golkar, PPP, dan PKB, yang masuk ke DPR periode selanjutnya. Ada juga parpol pendukung yang tak masuk ke DPR, yakni Partai Hanura, PSI, PKPI, PBB, dan Perindo.



"Dengan komposisi yang saat ini lima parpol di parlemen DPR RI, tentu ini sudah sangat besar, itu setara dengan 60,7 persen," kata Johnny.

"Perlu dicatat, kalau menambah anggota koalisi, yang pertama, akan terjadi span of control (rentang kendali) yang terlalu luas. Bahayanya, berpotensi menjadi oligarki kekuasaan. Nanti yang rugi Pak Jokowi, legacy sulit tercapai, malah rakyat yang rugi," tuturnya.

Dia sepakat dengan Jokowi, demokrasi yang sehat akan terwujud apabila ada oposisi. Yang dimaksud adalah oposisi yang tidak mendorong kebencian, yakni oposisi yang sesuai dengan Pancasila.

Selain itu, parpol-parpol pendukung Prabowo dinilainya punya perbedaan terlalu diametral (berbeda bagai terbelah dua) dengan parpol-parpol pendukung Jokowi selama bulan-bulan kampanye Pilpres 2019, maka itu sulit disatukan. Lebih baik parpol pendukung Prabowo berada di luar pemerintahan eksekutif.



"Kalau semua di dalam, tidak akan ada kontrol lagi. Sedangkan Pak Prabowo sendiri mengatakan checks and balances dibutuhkan. Itu sinyal Pak Prabowo memahami bahwa kita juga butuh oposisi konstruktif," kata Johnny.

Sebelumnya, dalam pidato Visi Indonesia, Jokowi berbicara tentang oposisi. Dia mempersilakan pihak-pihak menjadi oposisi dengan sejumlah catatan.

"Dalam demokrasi, dalam demokrasi, mendukung mati-matian seorang kandidat itu boleh, mendukung dengan militansi yang tinggi itu juga boleh, menjadi oposisi itu juga sangat mulia," kata Jokowi di SICC, Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7) malam.



"Silakan jadi oposisi asalkan jangan oposisi yang menimbulkan dendam, kebencian, apalagi disertai hinaan, cacian, makian. Bapak-Ibu, kita ini memiliki norma-norma agama, memiliki etika ketimuran, memiliki budaya yang luhur, kita harus ingat ini. Pancasila adalah rumah kita bersama. Sebangsa setanah air, tak ada toleransi sedikit pun bagi yang mengganggu Pancasila," tutur Jokowi.

Sebelumnya, dalam pertemuan dengan Jokowi di stasiun MRT Senayan, Jakarta, Sabtu (13/7), Prabowo berbicara bahwa demokrasi memang butuh pihak yang mengontrol pemerintahan. Prabowo mengatakan dirinya sesekali akan mengkritik Jokowi jika diperlukan.

"Tapi kami juga minta maaf kalau kami mengkritisi Bapak sekali-sekali, kan demokrasi butuh checks and balances," kata Prabowo saat itu.


Jokowi: Jadi Oposisi Itu Mulia, Asal Jangan Dendam!

Simak Video "Oposisi Jadi Menteri, Koalisi Sakit Hati?"
[Gambas:Video 20detik]

(dnu/azr)
FOKUS BERITA: Jokowi-Prabowo Bertemu
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com