detikNews
Rabu 10 Juli 2019, 10:36 WIB

KPK Benarkan SK Pokja Diteken Wagub Sulsel dan Sedang Dievaluasi

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
KPK Benarkan SK Pokja Diteken Wagub Sulsel dan Sedang Dievaluasi Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman (Foto: Reinhard/detikcom)
Makassar - SK Pokja pengadaan barang dan jasa yang diteken Wagub Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menyalahi aturan. KPK pun membenarkan bahwa SK itu diteken Wagub dan saat ini tengah dievaluasi.

"Terkait dengan SK Kepegawaian, termasuk SK Pokja ULP, secara administratif dan kewenangan melekat kepada Gubernur dan mengacu pada UU ASN No 5 TaHun 2014," kata Koordinasi Aksi Pemberantasan Korupsi KPK Wilayah Sulawesi, Dwi Linda Aprilia Linda saat dikonfirmasi detikcom, Rabu (10/7/2019).

"Sehingga KPK merekomendasikan untuk dilakukan evaluasi," tambahnya.

Linda mengatakan evaluasi tersebut sudah dilakukan monitoring oleh KASN. Dari hasil evaluasi tersebut nanti akan diketahui apa rekomendasi selanjutnya.

"Nanti akan diketahui apa rekomendasi dan bagaimana konsekuensinya," sebutnya.

Sebelumnya, Sidang hak angket Gubernur Sulsel salah satu poinnya menyorot soal rendahnya serapan anggaran belanja 2019. Ternyata, terungkap penyebabnya adalah SK Pokja pengadaan barang dan jasa yang teken Wagub Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menyalahi aturan.

"Ada satu poin yang membuat kita lega. Poin terakhir soal rendahnya serapan anggaran, kita temukan jawabannya di sidang kedua ini. Bahwa ada SK Pokja yang ditandatangani oleh Wagub, ini pelanggaran yang berkonsekuensi pidana," kata Wakil Ketua Pansus Hak Angket, Selle KS Dalle.



"Itulah yang tidak bisa dijadikan dasar untuk melakukan pengadaan barang dan jasa," imbuhnya.

Selle lantas menunjukkan surat salinan pembentukan Pokja Pengadaan Barang dan Jasa yang ditandatangani oleh Wagub. Surat itu bernomor 024.3-215 tertanggal 1 Februari 2019. Dia menegaskan SK ini tidak dapat dijadikan payung hukum pada proses pelaksanaan tender di Sulsel.



"Kalau legalitasnya tidak sah, semua proses jadi tidak sah. Itu ada tindak pidananya kalau ini diproses. Semua pengadaan barang dan jasa kemarin jadi catatan hukum kalau berdasarkan ini SK," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Pansus Hak Angket Kadir Halid mengatakan bahwa SK Pokja Pengadaan Barang dan Jasa ini pun juga diminta untuk dicabut atas rekomendasi dari KPK.

"Nanti kita akan dalami kenapa ditandatangani Wagub dan bukan Gubernur," kata dia.



Simak Video "Hingga Malam Ini, Massa Masih Bertahan di Depan DPRD Sulsel"
[Gambas:Video 20detik]

(fiq/rvk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com