Round-Up

Saat Pempek Kaki Lima Kena Pajak di Palembang

Raja Adil Siregar - detikNews
Selasa, 09 Jul 2019 20:03 WIB
Ilustrasi (Kurnia/detikTravel)


Sedangkan Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah Palembang Sulaiman Amin menjelaskan, tidak semua pedagang bisa kena aturan tersebut. Hanya pedagang beromzet Rp 3 juta per bulan yang kena pajak itu.

"Jadi tidak semua pedagang kena pajak 10 persen. Mereka yang kami pasangi alat itu yang omzetnya mencapai Rp 3 juta per bulan," terangnya.

(Sebelumnya ditulis pedagang yang kena pajak adalah yang beromzet Rp 3 juta / hari. Namun Sulaiman meralat keterangan. Dia menyatakan pedagang kena pajak adalah yang beromzet Rp 3 juta / bulan)

Pemasangan alat e-tax, diakui Sulaiman, mulai diberlakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi, terutama terkait upaya pemanfaatan pajak daerah.



"Kami mau transparan karena selama ini banyak yang tidak bayar pajak. Sekarang kita lihat ke depan, sasarannya pun yang omzetnya sudah besar. Tidak mungkinlah ya omzet kecil dikenai pajak," ungkap Sulaiman.

Namun kebijakan itu tak disetujui warga. Pemkot baru saja menaikkan PBB bagi warganya.

"Tagihan PBB kami naik secara drastis pada tahun ini, dari awal Rp 239 ribu sekarang jadi Rp 894 ribu. Ini sangat memberatkan warga," ujar salah seorang warga, Fathony, ketika ditemui di rumahnya
Halaman


Simak Video "Bikin Laper: Jajal Pempek dan Model Khas Palembang"
[Gambas:Video 20detik]

(ras/rvk)