Pansus Angket Gubernur Sulsel akan Periksa 4 Pejabat Pemprov

Pansus Angket Gubernur Sulsel akan Periksa 4 Pejabat Pemprov

Reinhard Soplantila - detikNews
Jumat, 05 Jul 2019 19:03 WIB
Ketua Pansus Angket DPRD Sulsel, Kadir Halid (Rei/detikcom)
Ketua Pansus Angket DPRD Sulsel, Kadir Halid (Rei/detikcom)
Makassar - Pansus angket DPRD Sulsel ke Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah akan memulai sidang perdana. Pansus angket akan memanggil empat pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel untuk diambil keterangannya.

"Ada empat yang kita panggil untuk hari Senin, BKD, Plt BKD, Plt Sekda, dan biro hukum. Kita mau lihat alternatif pada saat SK Wagub kan dasarnya dari BKD, Plt BKD, Plt Sekda, dan biro hukum," kata Ketua Pansus angket DPRD Sulsel Kadir Halid pada Jumat (5/7/2019).

Sidang perdana angket ke Gubernur Sulsel ini akan digelar di lantai 8 Menara DPRD Sulawesi Selatan, Senin (8/7). Dari pantauan detikcom, beberapa persiapan, seperti meja dan kursi, dengan model gaya persidangan telah tertata di dalam ruangan sidang angket.

Nantinya ada 30 nama yang juga turut akan dipanggil pansus angket untuk diperiksa terkait dualisme kepemimpinan di tubuh Pemprov Sulsel. Mereka termasuk ahli, pengusaha, dan masyarakat.



"Semua ada 30 orang yang sudah di list nama-nama dan buat jadwal sampai semua terpanggil. Ada dari birokrat Pemprov, kepala dinas, kepala biro, termasuk yang dicopot, ada ahli dari komisi ASN dari BKN, ada dari dirjen otda, ada juga dari pengusaha, dan masyarakat yang mengetahui terkait dualisme ini," jelas Kadir.

Kadir Halid menambahkan, diproses akhir pemeriksaan terkait angket itu, Pansus juga akan memanggil Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel untuk diperiksa.

"Nanti pada proses terakhir setelah semua tadi diperiksa, nanti terakhir Wakil Gubernur dan Gubernur. Kita sudah buat undangan dari jauh-jauh hari buat Pak Wagub dan Gubernur agar bisa menyusun jadwalnya," ungkap Kadir Halid.

DPRD Sulsel sebelumnya meloloskan penggunaan hak angket kepada Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dengan dukungan 60 anggota DPRD. Sejumlah poin menjadi pemicu hak angket ini, antara lain kontroversi SK Wagub tentang pelantikan 193 pejabat, manajemen PNS, dan dugaan KKN, hingga pelaksanaan APBD Sulsel 2019.



Pansus hak angket juga sudah dibentuk dan menggelar rapat untuk menentukan nama-nama yang bakal dipanggil. Nurdin Abdullah dan Wagub Andi Sudirman Sulaiman menjadi dua tokoh yang akan dipanggil selain sejumlah pejabat Pemprov Sulsel.

"Subjek utamanya Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, tapi nanti dia terakhir. Jadi kita yang panggil dulu ini di bawah bawah," kata Ketua Pansus Angket Gubernur Sulsel Kadir Halid di kantor DPRD Sulsel, Makassar, Senin (1/7).

Simak Video "Jelang Tahun Baru, Polres Trenggalek Amankan 7.000 Butir Pil Koplo"
[Gambas:Video 20detik]
(rvk/rvk)