Round-Up

Poin-poin Kesaksian Menteri Imam Nahrawi di Kasus KONI

Zunita Putri - detikNews
Jumat, 05 Jul 2019 08:00 WIB
Menpora Imam Nahrawi sebelum bersaksi dalam sidang terkait suap dana hibah KONI. (Foto: Ari Saputra)


Mulanya Imam ditanya jaksa perihal proposal yang diajukan KONI untuk mendapatkan hibah dari Kemenpora. Imam tahu tentang proposal itu, bahkan menandatanganinya. Namun ketika ditanya jaksa soal tujuan dari kegiatan yang diajukan KONI dalam proposal itu serta adanya perubahan-perubahan dalam proposal itu, Imam mengaku tidak tahu.

"Ini ada perubahan judul. Pada awalnya untuk persiapan SEA Games, kemudian berubah lagi jadi usulan kegiatan pendampingan calon berprestasi. Saudara tahu proposal yang sama? Ada pergantian judul? Kalau iya, apa alasan pergantian judul?" tanya jaksa kepada Imam.

"Tidak, saya tidak dilapori pergantian judul karena itu sesuatu yang tidak semestinya menteri tahu, karena tugas menteri begitu luas. Ini murni soal teknis saja," jawab Imam.

Meski begitu, Imam mengaku telah memberikan disposisi untuk proposal itu agar kuasa pengguna anggaran (KPA) mempelajari proposal itu. Imam pun mengakui tidak paham betul kegiatan apa yang hendak dilakukan KONI dengan pengajuan proposal itu.

"Saudara nggak tahu kegiatan apa yang dilakukan KONI pusat?" tanya jaksa.

"Saya nggak tahu kegiatannya," jawab Imam.




Pun ketika jaksa menanyakan tentang dugaan penggelembungan anggaran KONI, Imam tidak bisa menjelaskan. Jaksa menduga penggelembungan anggaran KONI mencapai Rp 40 miliar.

Jaksa awalnya membacakan Peraturan Menteri (Permen) terkait petunjuk teknis (juknis) Nomor 10 Tahun 2018. Juknis itu diakui Imam, dibuat oleh Deputi IV Kemenpora Mulyana, namun disahkan oleh Imam. Di salah satu poin dalam juknis, disebut besaran fasilitas atau bantuan, besaran bantuan fasilitas yang diberikan ke KONI, KOI dan induk cabang olahraga itu dibatasi hanya mendapat anggaran Rp 7 miliar dalam satu paket kegiatan. Namun, pada tahun anggaran 2018 KONI justru mendapatkan anggaran Rp 47 miliar untuk dua paket kegiatan.

"Saudara kan tahu, dana hibah KONI diberikan jumlahnya Rp 47 miliar. Jika dihubungkan juknis Pak Mulyana, operasional KONI yang hanya Rp 7 miliar saja dipatoknya. Ada Pak Menteri? Sampai menggelembung dari Rp 7 sampai Rp 47 miliar? Ada apa Pak Menteri?" tanya jaksa kepada Imam.

Imam menjawab tidak tahu. Dia menyebut terkait hal tersebut merupakan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

"Ya pertama kalau sudah soal pemenuhan, prasyarat, tentu itu sudah tanggung jawab dari PPK, verifikasi, dan unit di bawahnya, karena sudah ditunjukkan dengan aturan yang dibentuk, sehingga saya nggak tahu persis. Seperti jawaban saya, saya memang nggak tahu anggaran ini, sampai cair, sampai OTT, saya nggak bisa jelaskan," kata Imam.

Jaksa heran mengapa Imam tidak tahu sama sekali mengenai anggaran tersebut. Imam menjawab bahwa tugasnya tidak sampai mengurusi masalah teknis.

"Ya tapi kan itu sudah pelaksanaan. Mana mungkin menteri mengetahui sedetail itu. Dari tanggung jawab dan wewenang (yang) dimiliki, dan kewenangan tadi sudah kami limpahkan secara penuh," ujar Imam.




Ada hal menarik lagi yang terjadi dalam sidang itu yang berhubungan dengan asisten pribadi (aspri) Imam yang bernama Miftahul Ulum. Seperti apa?

Selanjutnya
Halaman
1 2 3


Simak Video "Hak Politik Imam Nahrawi Dicabut Selama 4 Tahun"
[Gambas:Video 20detik]