detikNews
Senin 01 Juli 2019, 17:19 WIB

Anies: Jabatan di Dinas-dinas Baru Diisi Selambatnya 2 Januari 2020

Arief Ikhsanudin - detikNews
Anies: Jabatan di Dinas-dinas Baru Diisi Selambatnya 2 Januari 2020 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Wildan/detikcom)
Jakarta - Pemprov DKI Jakarta sedang mengusulkan raperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Pengisian pada dinas-dinas baru akan diselesaikan selambatnya 2 Januari 2020.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membagi dua batas waktu proses penataan dinas. Untuk proses serah-terima sara dan prasarana, paling lambat pada 31 Desember 2019. Sedangkan proses pengisian jabatan, dilakukan paling lambat pada 2 Januari 2020.

"Pada pasal 27 mengenai jadwal serah-terima personal, pendanaan, sarana, dan prasarana serta dokumen akan dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019," ucap Anies dalam pembacaan jawaban raperda di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Senin (1/7/2019).


"Sedangkan Pasal 28 A ayat 2 bahwa pengisian Kepala Perangkat Daerah, Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah, akan diselesaikan paling lambat 2 Januari 2020," ucap Anies.

Pemilihan tanggal 31 Desember 2019 berkaitan dengan berakhirnya tahun anggaran. Sedangkan 2 Januari 2020 berkaitan dengan tahun anggaran baru.

"Sehingga tidak terjadi kekosongan jabatan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran," ucap Anies.

Pemberian batas waktu dimaksudkan agar tidak mengganggu pelayanan terhadap masyarakat sehingga masyarakat masih terlayani secara optimal.


"Dengan diaturnya batas waktu tersebut diharapkan perubahan perangkat daerah tidak mengganggu pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat," kata Anies.

Sebelumnya, Anis berencana menata ulang beberapa dinas. Berikut ini tujuh rencana penataan ulang dinas-dinas yang ada di DKI Jakarta:

1. Pembentukan perangkat daerah baru, yaitu Dinas Kebudayaan.

2. Dinas Lingkungan Hidup menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Energi.

3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

4. Dinas Kehutanan menjadi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.

5. Dinas Koperasi, UKM (KUKM) serta Perdagangan menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan KUKM.

6. Badan Pajak dan Retribusi Daerah menjadi Badan Pendapatan Daerah.

7. Pembubaran perangkat daerah lama, yaitu Dinas Perindustrian dan Energi.



Simak Juga 'Jawaban Anies soal Reklamasi dan Tudingan Ingkar Janji':

[Gambas:Video 20detik]



Simak Video "Pejabat Tak Perlu Adaptasi, Anies: Langsung Kerja!"
[Gambas:Video 20detik]

(aik/aan)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com