Round-Up

Perlukah Rekonsiliasi dengan Pindah Koalisi?

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 29 Jun 2019 07:06 WIB
Jokowi berkemeja putih dan Prabowo bersetelan jas hitam. (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta - Seiring gencarnya dorongan rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019, kencang pula isu pindah koalisi. Angin politik yang berembus seolah mampu melabuhkan sejumlah parpol oposisi ke koalisi Jokowi.

Seruan positif untuk rekonsiliasi pertama kali terbit dari PP Muhammadiyah, sehari setelah pencoblosan 17 April 2019 lalu. Muhammadiyah juga siap menjadi mediator 'rekonsiliasi nasional', istilah yang dikemukakan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

Seruan senada juga disampaikan banyak tokoh agama lain yakni Waketum PBNU Zainut Tauhid, Uskup Agung Jakarta Ignasius Suharyo yang optimis soal rekonsiliasi, Pendiri Ponpes Daarut Tauhid Aa Gym, Ketua Umum Rabithah Alawiyah Habib Zen bin Smith, hingga Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar.


Pilpres di tingkat elite dinilai telah membuat kalangan akar rumput ikut terbelah. Semangat rekonsiliasi dimaksudkan untuk menyudahi rivalitas Pilpres 2019, antara kubu Jokowi-Ma'ruf Amin versus Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Respons positif keluar. Rivalitas ini diprediksi bakal berakhir usai putusan MK.

"Saya rasa Juni atau Juli akhir kelar lah. Juli, ya pas lah, habis lebaran. Insyaallah kita sudah bisa bergandengan lagi sama-sama fokus membangun Indonesia," kata Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, kepada wartawan, 22 April 2019.

MK mengetok palu putusan permohonan perselisihan hasil pemilu pada 27 Juni 2019. Hasilnya, MK menolak seluruh gugatan hasil Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo-Sandiaga. Tinggal menunggu waktu saja, Jokowi-Ma'ruf Amin bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024.


Koalisi Adil Makmur yang bersifat oposisi terdiri dari Partai Gerindra, PKS, PAN, Partai Demokrat dan Partai Berkarya. Koalisi pendukung Jokowi ada PDIP, Partai Golkar, NasDem, PKB, PPP, dkk.

Belum jelas betul kapan rekonsiliasi akan digelar, namun isu pindah koalisi sudah berembus. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyampaikan pesan capres Prabowo Subianto terkait masa depan koalisi Indonesia Adil dan Makmur. Zulkifli mengatakan koalisi berakhir seiring ditolaknya permohonan gugatan Pilpres 2019 oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Saya tadi lama di tempat Pak Prabowo dari setengah dua sampai setengah lima (sore). Pak Prabowo tadi menyampaikan ke saya dengan berakhir putusan MK maka koalisi sudah berakhir," ujar Zulkifli di Masjid Al Munawaroh, Sentul Selatan, Jawa Barat, seperti dilansir Antara, Jumat (28/6/2019).


PAN akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada akhir Juli atau awal Agustus 2019. Rakernas digelar untuk menentukan sikap politik PAN lima tahun ke depan.

Politikus PAN Faldo Maldini juga pernah menyampaikan amatannya terhadap rekan sekoalisi, yakni Partai Gerindra. "Gue nggak bilang sih, kalau Gerindra gabung ke Jokowi itu buruk. Itu realistis. Itu pilihan bagi parpol, berada dalam lingkaran kekuasaan tentu lebih baik," kata Faldo dalam videonya, Minggu (23/6).

Beredar rumor, Gerindra bakal masuk kabinet Jokowi-Ma'ruf kelak. Namun Partai Gerindra menegaskan tak ada pertemuan atau deal politik mengenai pembagian jabatan di pemerintahan dengan koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf. Mereka menyatakan isu deal politik soal kursi jabatan itu tidak benar.


Mundur ke 24 Juni, Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani, pernah mengatakan, "Ada juga yang berpendapat, kalaupun partai koalisi di pemerintahan akan datang mau bertambah, Gerindra pantas ditawari."

Sebelum PAN dan Gerindra bergerak ke arah koalisi Jokowi, Partai Demokrat sudah lebih dulu mengakrabi kubu Jokowi. Putra Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah bertemu Jokowi dan sekali menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pada suasana berduka karena meninggalnya Ani Yudhoyono, Partai Demokrat semakin tidak kerasan bersama-sama parpol-parpol oposisi.

"Bagi kami, kami merasa tidak berkoalisi lagi dengan 02 saat ini. Kami sudah merasa tidak berkoalisi dengan 02. Kami sudah merasa tidak bersama-sama lagi dengan 02," kata Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, Sabtu (8/6/2019).


Jadi perlukah rekonsiliasi diwujudkan dengan cara pindah koalisi? Bila parpol-parpol oposisi itu ditarik ke sisi Jokowi semua, maka kekuatan oposisi bakal semakin berkurang. Peneliti departemen politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, mengomentari dinamika ini. Semangat rekonsiliasi yang digelorakan usai Pilpres 2019 berpotensi disalahartikan menjadi semangat meniadakan oposisi. Caranya adalah dengan mengakomodasi kelompok yang semula berseberangan untuk menjadi pendukung pemenang kontes. Konkretnya: tawarkan kursi menteri untuk politikus oposisi.

"Padahal, rekonsiliasi bukanlah akomodasi. Rekonsiliasi berarti komitmen membangun bangsa dan negara, mengakhiri pertikaian. Akomodasi politik lewat pemberian jabatan ke parpol yang berseberangan adalah cara yang keliru. Menurut saya, rekonsiliasi bukan berarti mendiadakan oposisi," tutur Arya.


Dan terakhir sehari usai putusan MK, koalisi Prabowo-Sandi resmi bubar. Keputusan itu diambil usai Prabowo menggelar rapat internal bersama pimpinan parpol koalisinya untuk menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatannya.

"Koalisi yang mengusung pasangan presiden dan calon presiden di dalam pemilu presiden ini 17 April lalu tugas Koalisi Adil dan Makmur dianggap selesai. Oleh karena itu sejak hari ini beliau menyampaikan terima kasih, dan Koalisi Adil dan Makmur selesai," ujar Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani saat jumpa pers di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019) malam.


Ada Pihak yang Tak Mau Jokowi dan Prabowo Rekonsiliasi? Simak Videonya:

Simak Video "Ahli Hukum UGM Beberkan Ancaman Terhadap Presidensialisme Indonesia"
[Gambas:Video 20detik]
(dnu/gbr)