detikNews
Jumat 28 Juni 2019, 17:16 WIB

Pimpinan KPK Ungkap 3 Kekurangan Parpol di Indonesia

Ibnu Hariyanto - detikNews
Pimpinan KPK Ungkap 3 Kekurangan Parpol di Indonesia Laode M Syarif (Foto: Ari Saputra)
Jakarta - Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan partai politik (parpol) di Indonesia memiliki tiga kekurangan utama. Ketiganya yaitu keterbukaan pengelolaan dana parpol, kaderisasi hingga penegakan etik yang lemah.

"Karena setiap parpol di Indonesia itu memiliki kekurangan dalam 3 hal ini," kata Laode saat menerima kunjungan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

Ketiga problem itu berdasarkan penelitian yang dilakukan KPK terhadap seluruh parpol di Indonesia. Penilitian itu dilakukan KPK dengan mengandeng Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).



Kekurangan pertama yaitu soal keterbukaan soal pengelolaan dana parpol. Laode menyebut banyak parpol yang tidak mau diaudit secara keseluruhan terkait anggaran dana parpol tersebut.

"Keterbukaan pengelolaan dana partai. Tak satupun yang transparan, tak satupun yang mau diaudit secara keseluruhan sehingga dana parpol dari mana asalnya, dipakai untuk apa saja itu sama saja kata hutan belantara," ujarnya.

Kedua terkait proses kaderisasi. Menurut Laode, sejumlah parpol mapan malah mengambil dari pihak luar ketimbang kadernya sendiri saat kepala daerah atau anggota dewan.

"Contoh parpol yang sudah mapan itu kalau ingin mencalonkan menjadi kepala daerah atau anggota dewan itu harusnya kan terseleksi dari kader terbaiknya. Kenyataannya kadernya tidak pernah maju, sedangkan yang maju cabutan dari luar yang tidak pernah jadi anggota parpol tapi dia bawa modal yang cukup," sebutnya.

Yang terakhir soal penegakan etik. Laode melihat belum ada ketegasan dari parpol dalam memberikan sanksi kepada kader yang berbuat salah.

"Kami tidak mendapatkan contoh yang bagus dari parpol yang ada sekarang. Kalau misalnya dia melanggar A, B, atau C itu harusnya ada penegakan etik yang terukur dan terstruktur tanpa pandang bulu, itu tidak ada. Jadi etiknya harus ditegakkan," kata dia.

Menurut Laode, ketiga hal itu harus dibenahi oleh setiap parpol. Laode menyebut saat ini para pelaku yang terjerat oleh KPK didominasi anggota parlemen baik di pusat maupun daerah.

"Kita lihat semua kasus di KPK yang paling dominasi siapa pelakunya itu elective officer, banyak memang anggota parlemen baik pusat, provinsi atau kabupaten atau kota, itu paling dominan. Oleh karena itu memang parpol memegang peran penting dalam upaya pembinaan kader-kader di partai," pungkasnya.


BW: Bawaslu Sembunyikan Info Sumbangan Dana Kampanye Rp 19 M untuk Jokowi:

[Gambas:Video 20detik]


(ibh/imk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com