detikNews
Rabu 26 Juni 2019, 21:42 WIB

Tim Hukum Jokowi Optimistis Gugatan Prabowo Ditolak

Matius Alfons - detikNews
Tim Hukum Jokowi Optimistis Gugatan Prabowo Ditolak Direktur Tim Hukum Jokowi-Maruf Amin, Ade Irfan Pulungan (Eva Safitri/detikcom)
FOKUS BERITA: Putusan MK Pilpres 2019
Jakarta - Direktur Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf Amin, Ade Irfan Pulungan, optimistis gugatan Prabowo di Mahkamah Konstitusi (MK) ditolak. Meski demikian, dirinya beserta tim hukum menyerahkan keputusan kepada hakim Mahkamah Konstitusi.

"Kalau ditanya optimistis, kami tetap optimistis dan semangat. Mengenai putusannya, kita serahkan kepada sembilan hakim MK. Kami percaya semua pada apa pun yang disampaikan sembilan orang hakim MK," kata Irfan kepada wartawan di depan kediaman Ma'ruf Amin, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019).

"Karena kita anggap sembilan hakim ini orang orang kredibel. Kita percaya terhadap persoalan persoalan hukum, penggawa hukum semua kan, profesor, doktor, dan jam kerjanya panjang, serta mereka integritasnya, independensi, terhadap masalah hukum kita yakini dan percayakan," sambungnya.

Irfan juga mengaku tidak ada persiapan khusus menghadapi sidang putusan MK besok. Meski begitu, dirinya yakin putusan ini akan berpengaruh nantinya kepada rakyat.

"Kita menganggap ini persidangan yang biasa. Cuma memang nilainya berpengaruh kepada rakyat Indonesia," ucapnya.

Selain itu, Irfan menanggapi soal tim BPN yang masih mempermasalahkan posisi Ma'ruf Amin di anak perusahaan BUMN. Menurutnya, persoalan itu sudah selesai. Terlebih lagi, sebut Irfan, saksi milik Prabowo dinilai tidak bisa memberi jawaban pasti.

"Itu sudah selesai. Sudah selesai, di persidangan juga sudah selesai, Saksi dari BPN juga kan dihadirkan. Saya melihat tidak ada jawaban yang pasti dari saksi yang dihadirkan oleh mereka, yaitu Said Didu. Menjelaskan tentang bagaimana kedudukan seorang pejabatnya BUMN atau yang lainnya apakah itu di BUMN-nya sendiri atau di anak perusahaan BUMN. Nggak ada jawaban yang pasti kita dengar bersama," jelasnya.


Irfan juga menilai persoalan ini dikaitkan oleh BPN dengan PP Nomor 72 Tahun 2016 terlalu berlebihan. Menurutnya, pihak BPN tidak bisa membuktikan kecurangan.

"Tak ada yang memprotes atau keberatan terhadap masalah itu. Kalau ini diungkap lagi, saya rasa terlalu baper-lah. Jangan terlalu dibawa perasaan, sudah selesai, karena tidak dimungkinkan paslon 02 menyelesaikan kecurangan TSM, (lalu) mereka mengambil persoalan lain," sebut Irfan.
(nvl/nvl)
FOKUS BERITA: Putusan MK Pilpres 2019
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed