detikNews
Rabu 26 Juni 2019, 16:49 WIB

Rahmadsyah Saksi 02 Ditahan, TKN Jokowi: Jangan Dianggap Kriminalisasi

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Rahmadsyah Saksi 02 Ditahan, TKN Jokowi: Jangan Dianggap Kriminalisasi Arsul Sani (Lisye Sri Rahayu/detikcom)
FOKUS BERITA: Putusan MK Pilpres 2019
Jakarta - Salah satu saksi tim hukum Prabowo di MK, Rahmadsyah Sitompul, ditingkatkan statusnya menjadi tahanan rutan karena dianggap menghambat jalannya sidang. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin bicara prosedur menghadirkan saksi di persidangan.

"Kalau seseorang itu berada dalam status tahanan kota, maka kan kemudian kalau mau meninggalkan kota kan memang harus minta izin dari siapa yang pada saat itu melakukan penahanan. Apakah dia tahanan polisi, tahanan kejaksaan, atau tahanan pengadilan, yang mana? Itu kan harus dimintakan izin," kata Wakil Ketua TKN Arsul Sani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2019).



Menurut Arsul, saat kemudian status Rahmadsyah ditingkatkan menjadi tahanan rutan, hal itu sudah sesuai dengan prosedur. Arsul juga menyinggung soal permohonan izin untuk bersaksi bagi seseorang yang kebebasannya dibatasi.

"Jadi menurut saya, kemudian ketika katakanlah dia itu sekarang ditahan menjadi tahanan rutan dari tahanan kota, jangan kemudian juga ini dianggap kriminalisasi atau upaya menangkap, kan nggak, karena memang ada prosedur yang dilanggar. Siapa pun yang melanggar itu, apakah dia mau jadi saksi atau mau ada keperluan yang lain itu memang kemudian bisa dicabut status tahanan kotanya untuk dikembalikan jadi tahanan biasa di rutan," jelasnya.



Arsul juga menyinggung soal pemeriksaan rekam jejak seseorang sebelum diminta bersaksi di persidangan. Menurutnya, saksi bukan hanya dilihat dari apa yang disampaikan, tapi juga dari rekam jejak yang bisa dipercaya.

"Kalau sampai tidak tahu, artinya maka tim hukumnya itu tidak melakukan penelitian. Kalau saya ketika jadi lawyer, apalagi mau membawa orang sebagai saksi di pengadilan, pasti saya teliti, ini apa latar belakangnya, tidak hanya sekadar dia tahu soal itu. Karena supaya saya nggak diserang balik oleh lawan saya, kan begitu," ucap Arsul.



Sebelumnya, hakim meningkatkan status tahanan kota Rahmadsyah menjadi tahanan rutan. Peningkatan status itu lantaran dia mangkir dari sidang pada 21 Mei 2019 dan 18 Juni 2019. Ulah Rahmadsyah itu dianggap menghambat jalannya sidang.

"Ketidakhadiran terdakwa tersebut menghambat jalannya proses persidangan," demikian bunyi penetapan hakim PN Kisaran yang dibacakan pada Selasa (25/6).

Pengalihan penahanan Rahmadsyah dari tahanan kota menjadi tahanan rutan dilakukan untuk memperlancar sidang. Rahmadsyah lalu dijebloskan ke Rutan Labuhanruku.

Pada 19 Juni 2019, Rahmadsyah hadir di sidang gugatan Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai saksi dari tim Prabowo-Sandiaga. Saat sidang, Rahmadsyah menjelaskan dia berstatus tahanan kota dan ke Jakarta dengan alasan membawa orang tuanya untuk berobat. Gaya Rahmadsyah juga sempat disorot hakim karena memakai kacamata hitam.

Kehadiran Rahmadsyah mendapat sindiran dari KPU sebagai pihak termohon. KPU menyoroti aksesori yang dikenakan Rahmadsyah.

"Ketika ditanya hakim, ternyata kacamata gaya dan untuk menghindari publikasi bahwa statusnya sebagai tahanan kota. Bahwa kemudian orang tahanan kota dijadikan saksi kualitasnya seperti apa ya tergantung yang mengajukan bisa dinilai publik," kata Komisioner KPU Hasyim Asy'ari seusai persidangan di MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (20/6).


Pengamat: Secara Politik, Kesaksian Rahmadsyah Rugikan Kubu 02:

[Gambas:Video 20detik]



Simak Video "Hairul Anas: Materi Moeldoko Sebut Kecurangan Bagian dari Demokrasi"
[Gambas:Video 20detik]

(azr/knv)
FOKUS BERITA: Putusan MK Pilpres 2019
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed