detikNews
Rabu 26 Juni 2019, 08:19 WIB

Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup Satu Arah Pagi Ini

Farih Maulana Sidik - detikNews
Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup Satu Arah Pagi Ini Arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) ditutup satu arah. Foto: Farih Maulana Sidik/detikcom
Jakarta - Arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) ditutup satu arah. Kendaraan terpantau ramai lancar.

Pantauan detikcom, Rabu (26/6/2019) pukul 08.00 WIB, di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Monas, Jakarta Pusat, petugas mulai menutup arus lalu lintas yang mengarah ke depan Gedung MK. Polisi tampak memasang sejumlah cone sehari sebelum sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2019.

Sementara itu, arus lalu lintas arah Harmoni ke Bundaran HI tetap dibuka. Arus lalin di jalan tersubut ramai lancar. Terlihat kendaraan dari arah Jl MH Thamrin dan Jl Budi Kemuliaan yang hendak melintas ke Jl Medan Merdeka Barat diarahkan ke Jl Medan Merdeka Selatan. Penutupan arus lalu lintas di Jl Medan Merdeka Barat dilakukan hanya satu arah, yakni dari arah Bundaran HI ke arah Harmoni.


Sedangkan arus lalu lintas di kawasan Patung Kuda (Arjuna Wijaya)-Monas, Jakarta Pusat, terpantau ramai lancar. Sejumlah polisi sibuk mengatur arus lalu lintas tersebut.

Polisi tampak memasang sejumlah cone sehari sebelum sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2019.Polisi tampak memasang sejumlah cone sehari sebelum sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2019. Foto: Farih Maulana Sidik/detikcom

Pembacaan sidang putusan sengketa Pilpres 2019 akan dilakukan pada Kamis 27 Juni 2019. Beberapa organisasi massa berencana menggelar aksi.


Namun, Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Purnomo menyatakan larangan unjuk rasa ini berlaku hingga selesainya pembacaan putusan sengketa Pilpres 2019 pada Kamis (27/6) nanti. Polri melarang adanya aksi di sejumlah objek vital yang memiliki potensi kerawanan seperti di gedung KPU, Bawaslu, dan kompleks DPR/MPR. Dia mengatakan aksi ini bisa mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Polri meminta masyarakat memahami kebijakan itu. Polri tidak akan memberi toleransi. Dia mengaku tidak ingin insiden kerusuhan pada 21-22 Mei 2019 terulang.



Tonton video Soal Isu Ditawari Jatah Kursi Menteri, Gerindra Tunggu Putusan MK:

[Gambas:Video 20detik]


(aan/gbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed