detikNews
Selasa 25 Juni 2019, 18:56 WIB

Alasan KPK Umumkan Status Tersangka Usai Rachmat Yasin Bebas

Haris Fadhil - detikNews
Alasan KPK Umumkan Status Tersangka Usai Rachmat Yasin Bebas Kabiro Humas KPK Febri Diansyah. (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin kembali ditetapkan KPK sebagai tersangka dua kasus dugaan korupsi. Pengumuman status tersangka ini dilakukan usai Rachmat bebas dari Lapas Sukamiskin atas kasus suap alih fungsi hutan di Bogor. Apa alasan KPK?

"Prinsip dasar hukum itu pihak-pihak yang melakukan tindak pidana harus diminta pertanggungjawaban. Tidak akan terlalu berbeda secara hukum ketika KPK menangani penyidikan di bulan Mei 2019 atau tahun lalu atau tahun sebelumnya sepanjang ditemukan bukti permulaan yang cukup," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2019).


Dia mengatakan penyelidikan kasus dugaan penyunatan anggaran dan gratifikasi Rachmat ini dilakukan sejak 2016. Febri menyatakan, ketika ada bukti hingga dibuka penyidikan kasus baru, nantinya persidangan dan vonisnya itu berbeda dengan kasus sebelumnya.

"Ketika ditemukan bukti-bukti baru dan dibuka perkara baru maka ini akan tetap dihitung nanti diproses persidangan sampai putusan sebagai vonis yang berbeda dan harus dijalani. Artinya nanti tetap akan ditotalkan dan kalau kita bicara acara pidananya dan juga pidana materiil totalnya itu maksimal 20 tahun," ucap Febri.

"Jadi penyidikan sekarang atau tahun lalu ketika yang bersangkutan masih di lapas itu tidak akan terlalu berbeda," sambungnya.

Febri kemudian mengingatkan soal kedaluwarsa penuntutan suatu kasus yang mencapai 18 tahun. Menurutnya, sebelum masa kedaluwarsa terlewati, suatu kasus masih bisa diproses.

"Sekaligus ini juga menjadi pembelajaran bagi penyelenggara negara yang ada, terutama satu isu krusial pidana yaitu daluwarsa penuntutan. Dalam konteks gratifikasi akan lebih baik ketika pejabat menerima, maka dalam 30 hari kerja segera laporkan ke KPK. Karena ada daluwarsa 18 tahun, artinya penegak hukum tetap bisa memproses selama belum habis masa 18 tahun tersebut," jelas Febri.


Sebelumnya, Rachmat ditetapkan sebagai tersangka karena menyunat anggaran SKPD senilai Rp 8,9 miliar. Dia juga ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima gratifikasi 20 hektare lahan dan Toyota Vellfire.

Rachmat sendiri baru menghirup udara bebas pada 8 Mei 2019 setelah menjalani masa hukuman sekitar 5,5 tahun di Lapas Sukamiskin. Dia dibui setelah divonis bersalah dalam kasus pemberian izin alih fungsi lahan hutan untuk perumahan elite yang dikelola PT Bukit Jonggol Asri.

Rachmat dinyatakan mendapat kompensasi Rp 5 miliar. Pengadilan Tinggi (PT) Bandung menyebut alih fungsi hutan di kawasan Bogor ini pulalah yang memicu banjir di Jakarta.
(haf/idh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed