detikNews
Selasa 25 Juni 2019, 18:53 WIB

Peringati Hari Anti Penyiksaan, Komnas HAM-LPSK Soroti Over Capacity Lapas

Zakia Liland - detikNews
Peringati Hari Anti Penyiksaan, Komnas HAM-LPSK Soroti Over Capacity Lapas Lima Lembaga Peringati Hari Anti Penyiksaan (Foto: Zakia/detikcom)
Jakarta - Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman, KPAI dan LPSK memperingati Hari Anti Penyiksaan Internasional. Kelima lembaga itu menyoroti soal kelebihan kapasitas (over capacity) di lembaga pemasyarakatan (Lapas).

"Merujuk pada Pasal 1 Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (CAT), hasil pemantauan pada periode 2011-2018 yang dilakukan oleh masing-masing lima lembaga yaitu Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman RI dan LPSK menemukan adanya bentuk-bentuk penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya serta merendahkan martabat yang terjadi di tempat-tempat penahanan di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah adanya kelebihan kapasitas (over capacity)," kata Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Eksternal, Sandrayati Moniaga di Kantor Komnas HAM, Jl. Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019).

Hari Anti Penyiksaan Internasional biasa diperingati pada 26 Juni. Peringatan dilakukan setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberlakukan Konvensi Anti Penyiksaan pada 1987.



Kembali ke soal over capacity lapas. Anggota Ombudsman Bidang Pertahanan dan Keamanan, Ninik Rahayu, menilai permasalahan tersebut berakar dari sistem peradilan kriminal yang berfokus pada penghukuman seseorang. Akibatnya, lapas tidak mampu menampung banyaknya narapidana.

"Kalau ditanya ada perubahan terkait overload, ini bicara criminal justice system. Lapas bisa bekerja sendiri. Sepanjang sistem hukum kita masih melepaskan pidana, pemidanaan, pemenjaraan itu menjadi pilihan penjeraan. Maka kok overload-nya ini mau ditambah sebanyak apapun dia tetap akan nggak cukup," kata Ninik dalam kesempatan yang sama.



Hasil temuan Ombudsman dan keempat lembaga lainnya menunjukkan bahwa lapas maupun rutan yang ada di Indonesia menampung narapidana lima kali lipat dari kapasitasnya. Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Eksternal, Sandrayati Moniaga, menyebut over capacity lapas ini menyebabkan proses pemidanaan menjadi tidak manusiawi.

"Sehingga temuan lima lembaga ini menunjukan bahwa over capacity ini juga menyiksa, overload ini mereka menjadi mengalami proses penghukuman yang tidak manusiawi karena sepanjang malam hanya bisa duduk. Kemudian mereka mudah sekali konflik hanya karena overload tadi. Mohon maaf, hanya gara-gara satu buang air, satu bersin dan sebagainya bisa memunculkan konflik. Belum lagi soal penyebaran penyakit, satu sakit mudah sekali yang lain terkena penyakit. Belum lagi soal minuman dan lain sebagainya," papar Sandra.



Melihat kondisi ini, Komnas HAM menyarankan pemerintah untuk mengatasi hal ini dari akarnya. Sebab, menurut Sandra, kasus over capacity ini merupakan akibat belum terimplementasi dengan baiknya undang-undang mengenai HAM maupun ketaatan dari aparat penegak hukum.

Sandra menyarankan pemerintah mengatasi persoalan tersebut dari akarnya. Selain itu, sambung Sandra, para pegawai lapas diminta melakukan pekerjaannya sesuai dengan aturan.

"Tapi kita harus dari hulunya yaitu bagaimana kita mendorong. Pertama, bagaimana peraturan perundangan kita betul-betul menghormati hak asasi dan betul-betul melakukan pencegahan dari penyiksaan. Yang kedua, tadi adalah bagaimana aparat penegak hukum juga paham, aparat penegak hukum di sini termasuk juga para pegawai di lapas dan lain-lain, untuk juga menghormati dan melakukan hal-hal yang sesuai dengan prinsip ini," imbuhnya.

Sandra pun mengajak pemerintah beserta aparat hukum mencontoh negara-negara di Eropa yang telah tertib hukum. Dengan adanya kebiasaan tertib hukum, masyarakat lebih enggan untuk melakukan pelanggaran sebab tahu konsekuensinya. Sementara di Indonesia sendiri budaya ini belum terbangun, baik dari masyarakat maupun perangkat penegakan hukumnya sendiri.

Dia pun berharap pemerintah dan aparat penegak hukum mencontoh negara-negara di Eropa. Menurut Sandra, budaya tertib hukum akan menjadikan proses penegakan hukum di Indonesia lebih baik.

"Kalau di kita kan disiplin ini belum terbangun ya? Baik warganya sendiri. Nanti warga ketika ditangkap malah nyogok. Kemudian juga masih ada korupsi di aparat penegak hukum, masih ada inkonsistensi, masih ada juga peraturan yang tidak lengkap. Misalnya tentang penyiksaan juga kan kita belum diatur dalam KUHP kita," sambung Sandra.



(knv/knv)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed