detikNews
Senin 24 Juni 2019, 21:56 WIB

Anggota MPR Nilai Sinergi Antar-Lembaga Parlemen Harus Diperkuat

Tia Reisha - detikNews
Anggota MPR Nilai Sinergi Antar-Lembaga Parlemen Harus Diperkuat Foto: dok. MPR
Jakarta - Anggota MPR RI Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan fungsi penguatan lembaga-lembaga negara di parlemen belum maksimal, baik MPR, DPR, maupun DPD. Menurutnya, persoalan tersebut memang kerap menjadi bahan diskusi.

Hal tersebut ia sampaikan dalam diskusi empat pilar MPR bertema 'Mekanisme Checks and Balances Lembaga Negara' di media center gedung Nusantara III, kompleks parlemen, Jakarta, Senin (24/6/2019). Diskusi itu juga dihadiri oleh narasumber dari anggota kelompok DPD di MPR yang juga Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan pakar hukum tata negara Margarito Kamis.

"Sebenarnya sudah banyak kajian yang dilakukan terkait penguatan lembaga-lembaga negara, sehingga ke depan mampu mengoptimalisasi fungsi," ujar Saleh dalam keterangan tertulis, Senin (24/6/2019).


Bagi Saleh, masing-masing lembaga di parlemen memiliki fungsi dan kewenangan yang luar biasa di sistem ketatanegaraan Indonesia sesuai amanah UUD. Menurutnya, MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD serta melantik presiden dan wakil presiden.

Sedangkan DPR memiliki wewenang membuat UU bersama-sama dengan pemerintah, kemudian bersama pemerintah membahas dan menyetujui anggaran, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU dan APBN.

Sementara itu, DPD berwenang mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

"Begitu luar biasanya fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga tersebut. Tinggal sinergi antar-lembaga negara perlu dioptimalkan sehingga mekanisme checks and balances bisa berjalan maksimal. Selain itu, sinergi juga dengan pemerintah. Sebab, wewenang pembuatan UU adalah perpaduan antara DPR dan pemerintah, jadi tinggal sinergi pembagian kewenangan dan tanggung jawab dari produk UU yang dikeluarkan," jelas Saleh.

Saleh menambahkan, dalam skala luas, sinergi MPR, DPR dan DPD dalam mengoptimalkan fungsi adalah dengan memperkuat fungsi MPR. Penguatan fungsi MPR salah satunya dengan perumusan haluan negara sebagai panduan arah pembangunan nasional.

"Penguatan MPR tersebut apakah juga menguatkan lembaga DPR dan DPD, itu akan terjadi. Sebab, DPD akan berperan besar di situ bersama DPR," tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono berpendapat, jika checks and balances dalam rangka optimalisasi fungsi lembaga akan diterapkan secara baik, harus terjadi keseimbangan kekuasaan. Untuk itu, lanjutnya, hubungan atau sinergi antar-lembaga negara di parlemen memang harus baik agar keseimbangan terjadi.

"Tidak ada cara lain. Saat ini hubungan antarlembaga, terutama hubungan di parlemen, jauh lebih baik dari sebelumnya. Memang semuanya melalui proses dan masih berproses," ujarnya.


Ia juga mengatakan sinergi tersebut menggambarkan jati diri bangsa Indonesia, yakni gotong royong. "Sistem tata negara Indonesia yang seperti itu memang harus sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia yang komunal. Indonesia tidak bisa mengadopsi sistem luar seperti liberal yang individualistis. Sebab, sekali lagi, Indonesia adalah komunal yang menerapkan prinsip gotong royong," katanya.

"Mekanisme checks and balances yang terjadi serta penerapan keseimbangan kekuasaan adalah implementasi dari prinsip gotong-royong itu," tegasnya.

Sementara itu, pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan ide dasar dan pikiran dasar checks and balances adalah mencegah terjadinya satu organ menjadi tiran bagi organ yang lain. Agar satu organ tidak menjadi tiran bagi yang lain, keseimbangan kewenangan harus terjadi.

"Mengapa perlu keseimbangan kewenangan? Kekuasaan mutlak itu memiliki kecenderungan. Kecenderungan ini harus dikerangkakan dalam hukum dan harus dijinakkan dalam hukum dengan cara sebagian kewenanganmu kau taruh di sini dan sebagian lagi kau taruh di sana. Inilah sinergi yang akan membawa pada implementasi checks and balances. Dengan itu, demokrasi, akuntabilitas, dan transparansi bisa dikembangkan," jelasnya.
(prf/ega)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed