detikNews
Senin 24 Juni 2019, 18:49 WIB

Pansel: Jokowi Sampaikan Komitmen Kuat Tak Intervensi Pemilihan Capim KPK

Indra Komara - detikNews
Pansel: Jokowi Sampaikan Komitmen Kuat Tak Intervensi Pemilihan Capim KPK Hamdi Muluk (Foto: Indra/detikcom)
Jakarta - Anggota Pansel Capim KPK, Hamdi Muluk, menjabarkan isi pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka pekan lalu. Dia menegaskan tak ada intervensi dalam pemilihan capim KPK.

"Presiden juga menyampaikan komitmennya yang kuat bahwa presiden tidak intervensi. Memberikan kebebasan sepenuhnya kepada pansel bekerja sebaik-baiknya, seamanah mungkin, mengerahkan kemampuan pansel untuk mencari putra-putri terbaik mencari pimpinan KPK. Dan pansel percaya sepenuhnya apa pun metodenya yang dipakai untuk menghasilkan yang terbaik," kata Hamdi di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jabar, Senin (24/6/2019).


Pertemuan Pansel Capim KPK di Istana ini berlangsung pada Senin (17/6). Hamdi mengatakan pertemuan itu juga dalam rangka silaturahmi hari raya Idul Fitri.

Ada beberapa poin yang dipesankan Jokowi kepada Pansel. Kata Hamdi, Jokowi menyampaikan komitmennya dalam pemberantasan korupsi.

"Presiden memberikan semacam keinginan bahwa bisa nggak antara aspek pencegahan dengan penindakan itu relatif berjalannya seimbang, karena selama ini penindakan itu penekannya lebih banyak," paparnya.

"Pak Presiden juga mengatakan gimana Pansel juga memikirkan bahwa aspek manajerial dan leadership penting dipikirkan menjadi penekanan bagi pimpinan KPK jilid 4. Itu dipesankan juga," sambung Hamdi.


Selain itu, Jokowi menyoroti soal adanya perpecahan internal di tubuh KPK. Dia ingin pimpinan yang baru mampu membuat KPK solid.

"Bahwa ada perpecahan internal di KPK dan itu juga jadi pemberitaan, saya kira juga itu memang ada memang seperti itu. Bahwa itu dapat perhatian dari presiden bagaimana pimpinan KPK yang baru aware bahwa ada soliditas internal dan membutuhkan leadership yang kuat supaya solid tak ada lagi perpecahan faksi di bawah," terangnya.


Selanjutnya, Hamdi menjabarkan soal metode-metode yang dipakai untuk menyeleksi capim KPK. Pertama ada seleksi administrasi. Kemudian tes kompetensi.

Tes tersebut meliputi aspek hukum. Hamdi menyebut akan ada tes tertulis hingga membuat makalah untuk capim KPK.

"Makalah itu dibaca nanti dinilai ahli hukum, ada Prof Mahfud, Bivitri, yang punya pengetahuan itu. Satu orang dinilai oleh 4 reader. Semua objektif. Itu udah prudent betul. Makalah kita tutup identitasnya nggak ada namanya, blind review," jelasnya.

Lebih lanjut, metode lainnya adalah meminta data dari berbagai institusi terkait track record terhadap capim KPK. Pihaknya ingin mencari sosok yang bersih dari masalah hukum sampai ideologi radikal.

"Termasuk juga infiltrasi dari ideologi radikal kan punya data BNPT. Apa kaitannya terorisme dengan KPK? Betul nggak ada. Tapi ini merespons bahwa ada infiltrasi dari paham yang tak sesuai NKRi. Kita menjaga yang hatinya merah putih," katanya.


Simak Juga "Urgensi dan Strategi Pansel Cegah Capim KPK Terpapar Radikalisme":

[Gambas:Video 20detik]


(idn/knv)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed